DPR Belum Terima Surpres Pergantian Panglima TNI, Ketua Komisi I: Harus Selesai Akhir November
Ketua Komisi I Meutya Hafid memastikan pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
Penulis: Reza Deni
Editor: Sanusi
Tugas Berat
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai ada empat tugas berat yang harus mendapat perhatian dan fokus kerja Panglima TNI yang baru.
"Pertama melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI dengan meneruskan road map MEF (Minimum Essential Force atau standar batas bawah kemampuan sistem pertahanan nasional) yang sudah dibangun oleh para pendahulunya," kata Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (5/9/2021).
Yang kedua, kata Hasanuddin, panglima yang baru harus terus meningkatkan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berlanjut.
"Ketiga, Panglima TNI yang baru nantinya harus mampu meningkatkan disiplin prajurit sesuai peraturan yang berlaku secara tegas," kata legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Tujuannya, kata dia, agar kasus-kasus indisipliner yang dapat menodai korps TNI tidak terjadi lagi.
"Terakhir, Panglima TNI baru harus dapat mengupayakan dan memperjuangkan kesejahteraan prajurit, terutama masalah perumahan, pendidikan dan kesehatannya," tandasnya.
Hingga kini, DPR masih belum menerima usulan nama calon pengganti Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Keseimbangan Antarmatra
Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer atau Noel. mengatakan dalam menentukan Calon Panglima TNI, Presiden memiliki banyak pertimbangan diantaranya keseimbangan matra dan usia pensiun.
Selain tentunya faktor kedekatan dengan presiden juga diperhitungkan.
Dari sisi popularitas dan kedekatan dengan Presiden, Jenderal Andika Perkasa memungkinkan untuk menjadi Panglima TNI setelah Hadi Tjahjanto.
"Kasad Andika Perkasa memang calon yang bagus. Apalagi beliau orang dekat Presiden," katanya.
Hanya saja dari sisi keseimbangan matra dan usia pensiun kata Noel, Yudo Margono lebih memungkinkan.