Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) angkat suara soal potensi ancaman bom bunuh diri yang dikeluarkan pemerintah Jepang lewat kedutaannya di Malaysia.

Dilansir AP News, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang mendesak warganya untuk menjauh dari fasilitas keagamaan dan kerumunan di enam negara Asia Tenggara.

Pengumuman ini diterbitkan hari Senin (13/9/2021) untuk memperingatkan kemungkinan serangan yang berdampak pada warga negara Jepang.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (14/9/2021), Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya sudah mengkonfirmasi kabar tersebut pada Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia.

Disebutkan bahwa Kedubes Jepang di Jakarta tidak mengeluarkan warning seperti yang ditanyakan.

"Sudah dikonfirmasikan dengan Kedubes Jepang di Jakarta dan dijelaskan bahwa Kedubes Jepang tidak mengeluarkan warning seperti yang ditanyakan," ujarnya.

AP News menulis Kemlu Jepang mengatakan telah memperoleh informasi bahwa "ada peningkatan risiko seperti bom bunuh diri."

Baca juga: Pemda Kamakura Prefektur Kanagawa Jepang Temukan Benda Asing di Dalam Vaksin Pfizer

Peringatan itu berlaku untuk warga negara Jepang di Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar.

Itu menimbulkan kebingungan di beberapa negara yang disebutkan, dan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui ancaman semacam itu, atau rincian dari Jepang mengenai sumber informasinya.

Tidak hanya Jubir Kemlu RI, Tanee Sangrat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan Jepang belum mengungkapkan asal usul peringatan tersebut.

Kedutaan Besar Jepang juga tidak memiliki rincian lebih lanjut selain mengatakan itu "tidak khusus untuk Thailand."

Badan keamanan Thailand tidak memiliki informasi tentang kemungkinan ancaman, kata wakil juru bicara polisi Kissana Pathanacharoen.

Demikian pula, Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan tidak mengetahui adanya informasi tentang tingkat ancaman yang meningkat.

Polisi Malaysia juga belum menerima informasi atau mendeteksi ancaman keamanan, kata kepala polisi nasional Acryl Sani Abdullah Sani.

Dalam peringatan singkat itu, Jepang mendesak warganya untuk memperhatikan berita dan informasi lokal dan berhati-hati "untuk saat ini".

Namun pemerintah Jepang tidak memberikan kerangka waktu tertentu atau detail lainnya.

Kementerian Luar Negeri Jepang menolak untuk memberikan sumber informasi atau mengatakan apakah itu dibagikan dengan negara lain.

Dikatakan nasihat itu telah dikirim ke kedutaan besarnya di negara-negara yang bersangkutan untuk dibagikan kepada warga negara Jepang.