Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Sidang Uji Materiil, Ahli: Konvensi PBB Tak Larang Penggunaan Narkotika untuk Medis dan Ilmiah

(MK) menggelar sidang perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 perihal uji materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Agenda sidang

Sidang Uji Materiil, Ahli: Konvensi PBB Tak Larang Penggunaan Narkotika untuk Medis dan Ilmiah
Kompas.com
Ilustrasi narkoba. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 perihal uji materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Agenda sidang yakni mendengar keterangan ahli Pemohon.

Pemohon menghadirkan ahli Steve Rolles selaku analis kebijakan senior Transform Drug Policy Foundation, yakni badan amal berbasis di Inggris yang aktif kegiatan internasional selama 25 tahun terakhir.

Dalam paparannya, Steve menyebut sistem hukum nasional perihal narkotika didasarkan pada 3 konvensi obat - obatan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Antara lain konvensi 1961, konvensi 1971, dan konvensi 1988.

Tujuan tiga konvensi tersebut sama, yaitu punya tujuan ganda untuk membatasi penggunaan obat psikoaktif nonmedis, di sisi lain juga memfasilitas dan mengelola terkait kebutuhan medis serta ilmiah.

"Sebagian besar sistem hukum nasional didasarkan pada 3 konvensi obat - obatan PBB, yakni konvensi 1961, 1971 dan 1988 yang memiliki tujuan ganda untuk membatasi penggunaan obat psikoaktif nonmedis, sementara juga memfasilitasi dan mengelola medis dan ilmiah," ucap Steve dalam sidang di MK, Selasa (14/9/2021).

Steve juga mengatakan bahwa kerangka pengendalian obat - obatan PBB ini punya hal penting. Konvensi tersebut dikatakan tidak memberlakukan larangan mutlak terhadap obat - obatan apapun untuk keperluan medis dan ilmiah, sekalipun pada obat yang paling berisiko.

Hanya saja, obat - obatan yang masuk dalam golongan lebih berisiko harus tunduk pada kontrol yang lebih kuat.

"Pertama, konvensi tersebut tidak memberlakukan larangan mutlak terhadap obat obatan apapun untuk penggunaan medis dan ilmiah sekalipun obat yang paling dianggap berisiko," terang Steve.

Baca juga: Jalan Keluar yang Tepat Bukan Pencopotan, Silakan Pemerintah Ajukan Revisi UU Narkotika

"Secara spesifik, konvensi menyatakan obat - obatan yang lebih berisiko harus tunduk pada kontrol yang lebih ketat, tapi tidak dilarang untuk penggunaan medis dan ilmiah," ucapnya.

Sebelumnya, Pasal 6 ayat (1) huruf H dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digugat oleh tiga orang ibu - ibu yang anaknya tengah sakit, dan membutuhkan akses pengobatan narkotika golongan I.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas