Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk serius dalam menanggapi pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Perairan Natuna.

Puan menekankan Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan bangsa,.

“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin."

"Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagin rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan di Jakarta, Jumat (17/9/2021), dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: Kapal Perang China Mondar-mandir di Perairan Natuna, Nelayan Ketakutan Cari Ikan di Laut

Puan menyebut bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna.

Ia pun mendesak pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi."

"Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” ungkapnya.

Prabowo dan Luhut Didesak

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh China.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Mulyanto menilai peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi.

Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.

"Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest)," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

"Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," tambahnya.

Baca juga: Misteri Kapal dan Mayat yang Terdampar di Pulo Aceh Terungkap, Ternyata Nelayan Srilangka