Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan COovid-19, Prof Wiku Adisasmito menegaskan pemerintah belajar dari pengalaman lonjakan atau gelombang kedua kasus Covid-19 yang melanda Indonesia Juli 2021 lalu.

Pemerintah akan memasifkan testing dan karantina internasional untuk mencegah importasi kasus varian baru Covid-19. 

"Dalam mencegah lonjakan kasus ke depan, berbagai upaya pengendalian harus dilakukan sebagai bentuk kebijakan berlapis. Dalam konteks mencegah varian baru masuk seperti Varian Mu dan Lamda maka tidak hanya mobilitas internasional yang perlu diperhatikan, melainkan mobilitas di dalam negeri," terang Prof Wiku, Selasa (21/9/2021).

Terjadinya lonjakan kedua (second wave) di Indonesia pada Juli lalu lebih disebabkan menurunnya kepatuhan protokol kesehatan masyarakat dan meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas sosial masyarakat saat adanya periode libur panjang.

Baca juga: Presiden Ajak Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi Covid-19

Serta dipengaruhi juga varian delta sebagai varian of concern (VOC) yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020.

"Penemuan varian delta di Indonesia pada Januari 2021 tidak serta merta mengakibatkan lonjakan. Dikarenakan Indonesia mampu mengantisipasi sehingga menunda ledakan kasus dalam kurun waktu lebih dari 5 bulan sejak varian delta masuk ke Indonesia," katanya.

Dengan merujuk temuan oleh Linka et al tahun 2020 yang menggunakan data dari 10 negara di Eropa dinyatakan bahwa mobilitas lokal atau domestik secara khusus berpengaruh terhadap perkembangan kasus atau reproduction number di suatu daerah.

Dan secara spesifik membantu mengidentifikasi peluang suatu kegiatan atau acara menjadi klaster baru atau hotspot penularan baru.

Untuk itu, mengingat semakin lama semakin banyak sektor sosial masyarakat yang dibuka secara bertahap secara nasional, ditambah akan ada beberapa even internasional seperti pertemuan diplomasi dan perhelatan olahraga, maka diperlukan intervensi khusus terhadap aktivitas tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah pemerintah daerah dapat membantu memastikan target kepatuhan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik.

Seperti membentuk satgas khusus dalam pelaksanaan acara besar maupun di fasilitas publik yang hendak melakukan pembiukaan bertahap atau ujicoba protokol kesehatan.

"Hal ini nantinya akan memberikan dampak positif bagi sektor kesehatan atau ekonomi dan kesehatan," tegas Wiku.