TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah terbuka dengan aduan dan kritik masyarakat soal pungutan liar (pungli).

Dikatakannya, pemerintah sudah mencegah tindakan pungli dengan adanya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sesuai Perpres Nomor 87 tahun 2016.

Namun, Mahfud mengakui hal itu tidak menutup kemungkinan tindakan pungli bisa terjadi.

"Meskipun begitu, saya katakan pungli itu ada masih terjadi dimana-dimana."

"Oleh sebab itu kita jangan alergi terhadap kritik. pemerintahan pak Jokowi kan humanis.."

"Kalau dikritik ya dilayani," kata Mahfud MD saat menghadiri acara Pencanangan DIY Menuju Kabupaten/Kota Bebas dari Pungli, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Polisi Kantongi Satu Calon Tersangka Kasus Dugaan Pungli Renovasi Rumah di Taman Permata Buana

Mahfud pun menyinggung kasus dugaan pungli di kantor Samsat Jakarta Timur yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Aduan soal dugaan pungli itu terungkap dari cuitan milik aktivis antikorupsi, Emerson Yuntho.

Ketika itu, Mahfud menyebut pihaknya langsung menerima aduan dan memeriksa kebenaran dugaan pungli tersebut.

Baca juga: Hindari Calo dan Pungli, Kemendagri Minta Pemda Buat Maklumat Pelayanan

Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, aduan tersebut tidak didukung dengan bukti yang ada

"Kita enggak marah. Saya katakan, suruh ke tempat saya kalau ada pungli, mana buktinya. Saya panggil ."

"Dipanggil, dia datang. Enggak ada buktinya, hanya 'katanya'."

"Kalau 'katanya' ada kok anda bilang ada. Kita mau bertindak bagaimana," cerita Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Soal BLBI: Kalau Biarkan Orang Punya Utang, Kami Bisa Dianggap Korupsi

Mahfud menilai aduan masyarakat perlu dilampirkan dengan bukti yang kuat.