Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021) ini.

Kedatangan Luhut itu dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya Juniver Girsang, yang menyatakan jika kliennya itu akan menjalani pemeriksaan pasca melaporkan dua orang aktivis HAM ke polisi.

"Ya benar (Luhut akan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya)," kata Juniver saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (26/9/2021) malam.

Diketahui, dalam perkara ini Luhut melaporkan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik.

Menteri dari Partai Golkar ini dijadwalkan akan tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 08.30 WIB.

"Klien kami Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan, red) diperiksa kelanjutan laporan yang sudah disampaikan kepada Polisi. di Polda jam 08.30 WIB klien kami datang untuk diminta keterangan ya," ucapnya.

Lebih lanjut kata Juniver, Mantan Menteri Polhukam itu akan dimintai keterangannya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya.

Hanya saja Juniver tidak menjelaskan secara detail terkait dengan dokumen atau keperluan bukti apa yang akan dibawa oleh kliennya dalam pemeriksaan hari ini.

"Dokumen apa saja yang diserahkan, besok (Senin) kami sampaikan di Polda ya," ujar dia.

Baca juga: Luhut Masih Buka Pintu Maaf untuk Haris Azhar dan Fatia Namun dengan Syarat

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik.

Pelaporan itu berkaitan dengan unggahan video YouTube Haris Azhar perihal ada kepentingan seorang jenderal dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.

Luhut pun merespons tudingan itu dengan melakukan somasi terlebih dahulu sebanyak dua kali.

Dalam somasinya, Luhut meminta Haris dan Fatia untuk mencabut pernyataannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka melalui akun YouTube Haris Azhar karena dinilai kebablasan dan cenderung memfitnah.

Hanya saja, dua kali somasi itu tak digubris, Luhut akhirnya mempolisikan Haris dan Fatia pada Rabu (22/9/2021) ke Polda Metro Jaya.

Selain pidana, Luhut juga menggugat perdata dengan nilai uang Rp 100 miliar.

Layangkan Aduan ke Komnas HAM

Merespon adanya laporan polisi dari Luhut, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti bersama kuasa hukumnya melayangkan aduan ke Komnas HAM, Kamis (23/9/2021).

Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani mengatakan, pelaporan yang dilakukan pihaknya ke Komnas HAM dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran HAM atas upaya kriminalisasi yang dilakukan Luhut terhadap Fatia.

"Konteks dugaan kriminalisasi dilaporkan oleh Pak Luhut melalui Juniver Girsang (kuasa hukum Luhut), itu agendanya," kata Julius saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (24/9/2021).

Lebih lanjut Julius yang juga merupakan Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengatakan, pelaporan ini juga sekaligus menjelaskan kepada Komnas HAM terkait dengan tupoksi dari Fatia sebagai koordinator KontraS yang juga merupakan pembela HAM.

"Bahwa kerja-kerja Fatia adalah kerja-kerja kelembagaan KontraS untuk melakukan advokasi publik masyarakat Papua, jadi Fatia adalah seorang pembela HAM," ucap dia.

Atas dasar itu, melalui pengaduan ini pihaknya mendorong Komnas HAM melakukan semacam studi dan menyusun rekomendasi bahwa upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan ini merupakan serangan terhadap pembela HAM.

Baca juga: Adukan Luhut ke Komnas HAM, Kuasa Hukum Koordinator KontraS Serahkan Beberapa Dokumen

"Ini kan ujungnya mendorong Komnas HAM juga agar menetapkan kebijakan melalui presiden Jokowi ke depannya terkait perlindungan terhadap pembela HAM, kita kira itu pointnya," kata dia.

Terkait pelaporan tersebut pihak Komnas HAM melalui Komisioner Sandrayati Moniaga kata Julius, akan melakukan koordinasi melalui mekanisme internal dan pemeriksaan dokumen.

Namun belum dapat dipastikan terkait langkah lebih lanjut dari Komnas HAM mengingat laporan yang dilayangkan pihak Fatia baru dilakukan kemarin.

"Diterima sudah pasti diterima, terus ada prosedural yang harus dilengkapi administrasi juga, yang paling kita tunggu itu kemarin, ini masuk gak dalam kewenangan Komnas HAM? Kemarin dinyatakan iya ini kewenangan Komnas HAM," ujarnya.