Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ma'ruf Minta Gubernur Jatim dan 5 Bupati Mutakhirkan Data Kelompok Penerima Manfaat BST

Ma'ruf Amin meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indrar Parawansa dan kelima bupati di Provinsi Jatim untuk memastikan data dan informasi kelom

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ma'ruf Minta Gubernur Jatim dan 5 Bupati Mutakhirkan Data Kelompok Penerima Manfaat BST
Tribunnews/Irwan Rismawan
ilustrasi.Warga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (25/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan BST periode Mei dan Juni 2021 sebesar Rp 600 ribu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemi Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan kelima bupati di Provinsi Jatim untuk memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST), demi menanggulangi kemiskinan ekstrem akibat pandemi Covid-19.

Adapun lima kabupaten prioritas di Jatim tersebut yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan.

"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan," ujar Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9/2021).

Untuk itu, melalui rakor tersebut Wapres ingin penjelasan soal rencana dan strategi dalam mengidentifikasi sasaran penerima tambahan alokasi bantuan sosial tunai di triwulan keempat tahun 2021 ini.

Baca juga: Pos Indonesia Percepat Pendistribusian BST di Wilayah Terluar

"Ini sebagai masukan bagi pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022 hingga 2024 mendatang, yang dapat difokuskan pada usulan untuk memperbaiki konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari kementerian/lembaga dan daerah, termasuk jika ada program unggulan daerah di Provinsi Jawa Timur yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem," pintanya.

Selanjutnya, Wapres pun mempersilakan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memaparkan lebih jauh mengenai rencana dan strategi untuk mencapai konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari kementerian/lembaga dan daerah, termasuk jika ada program unggulan daerah yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.

"Setelah itu, saya juga akan mempersilahkan para bupati untuk dapat memberikan masukan dan rencana konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten," tuturnya.

Berita Rekomendasi

Dalam kesempatan ini, Wapres juga mengapresiasi berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sejauh ini telah dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

"Saya percaya bahwa program-program yang telah dilaksanakan di Jawa Timur seperti Program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, PKH Plus dan lainnya, akan mendorong upaya pengurangan kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat dientaskan," tandasnya. 
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas