Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Seleksi PPPK Guru, Pemerintah Diminta Prioritaskan Guru Honorer di Daerah Terpencil

Pengamat pendidikan Doni Koesoema meminta pemerintah prioritaskan guru honorer dalam seleksi PPPK guru.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Soal Seleksi PPPK Guru, Pemerintah Diminta Prioritaskan Guru Honorer di Daerah Terpencil
TRIBUN SUMSEL/TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
ILUSTRASI GURU - Suasana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA N 8, Palembang, Rabu (1/9/2021). Pembelajaran tatap muka ini dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan siswa yang masuk hanya 25 persen dari jumlah siswa disetiap kelas dan 75 persen siswa masih belajar daring. Siswa diatur secara bergantian untuk masuk sekolah setiap harinya.TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO 

TRIBUNNEWS.COM - Fenomena perjuangan guru honorer demi mendapat kesejahteraan yang lebih baik menjadi perhatian berbagai kalangan.

Selama ini, guru honorer yang telah lama mengabdi harus mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar kesejahteraan hidupnya lebih terjamin.

Terkait hal itu, pengamat pendidikan Doni Koesoema meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan guru honorer kategori tertentu dalam proses seleksi PPPK.

Seperti, kalangan guru honorer yang mengajar di daerah terpencil.

"Oke harus ada tes seleksi, tetapi tes dan seleksi ini perlu ditambahi portofolio. Pertama, beri prioritas pada mereka yang mengabdi pada daerah terpencil."

"Tanpa mereka tidak ada pendidikan di sana," kata Doni pada tayangan Panggung Demokrasi Tribunnews.com, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: PGRI Terima 19.752 Aduan dari Guru Honorer Soal Seleksi PPPK

Kemudian, menurut Doni, pemerintah juga harus mementingkan nasib guru honorer berdasarkan usianya.

BERITA REKOMENDASI

Di mana mereka yang sudah lama mengabdi lebih diprioritaskan.

"Kedua, beri prioritas berdasarkan pada usia jadi urut, artinya itu menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka."

"Misalkan yang dibawah 35 tahun, kemudian ternyata masih tidak lolos kemungkinan hanya masalah teknis."

"Diberi catatan, mereka diterima dengan harus melakukan pengembangan profesional yang itu disediakan oleh Kemendikbud," jelas dia.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema
Pengamat pendidikan Doni Koesoema dalam program tayangan Panggung Demokrasi Tribunnews.com, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: 100.000 Guru Honorer Dipastikan Lolos Jadi PPPK, Mendikbudristek Ucapkan Selamat

Selain itu, Doni juga menyayangkan pemerintah yang tak mengadakan seleksi CPNS guru.


Dikatakannya, dari jumlah keseluruhan guru di Indonesia, hanya sedikit yang diangkat menjadi PNS.

"Dari 3 juta guru, yang guru pns 1-2 juta. 15 tahun tidak ada formasi guru PNS. Kenapa dibiarkan tidak ada?"

"Negara tidak punya anggaran dan bla-bla? menurut saya alasan anggaran tidak bisa dibiarkan karena soal pendidikan harus diprioritaskan," tutur Donie.

"Kita tidak kekurangan guru, tapi masalahnya bagaimana guru-guru itu bisa sejahtera," imbuh dia.

Baca juga: Simak Passing Grade SKD CPNS dan PPPK Guru 2021 hingga Kisi-kisi Materi

Di sisi lain, pembukaan seleksi CPNS guru, kata Doni, juga akan menambah peminat di kalangan muda.

Hal itu lantaran, para peminat melihat ada potensi kehidupan lebih terjamin melalui CPNS guru.

"Jangan hanya buka formasi PPPK, wajar kalau dibuka CPNS itu akan menarik minat anak anak muda yang berkualitas berkompten untuk masuk proses pengajar mereka."

"Karena sudah diseleksi dengan jaminan gaji tunjangan kehidupan yang lebih baik," tandasn dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas