Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Andika Perkasa Dinilai Lebih Berpeluang Menjadi Panglima TNI Ketimbang Yudo Margono

Andika Perkasa mendapat dukungan dari sebagian Anggota Komisi I DPR, hal itu menjadi modal kuat bagi Andika Perkasa saat uji kepatutan dan kelayakan.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Andika Perkasa Dinilai Lebih Berpeluang Menjadi Panglima TNI Ketimbang Yudo Margono
TRIBUNNEWS Irwan Rismawan/KOMPAS.com Hadi Maulana
KSAD Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAL Laksamana Yudo Margono (kanan). 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno bicara soal kapan Presiden Joko Widodo akan mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Panglima TNI.

Pratikno mengatakan surpres tersebut tak dikirim hari ini.

"Belum ini tadi barusan saya sampaikan, jadi kita akan ajukan secepatnya," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Mensesneg Bilang Surpres Calon Panglima TNI akan Dikirim Secepatnya ke DPR

Dia menyebut saat ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masa tugasnya masih sampai akhir November.

"Jadi kita masih cukup punya waktu," katanya.

Dia mengatakan bahwa sudah berkomunikasi kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk pengusulan surat panglima itu.

"Tapi kita akan lakukan secepatnya dan ada waktu bagi DPR," pungkasnya.

BERITA REKOMENDASI

Dikirim Usai Perhelatan PON Papua

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.

"Surpres setahu saya belum. Tapi menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Maka itulah, menurut politisi PDI Perjuangan itu, surpres Panglima TNI kemungkinan akan dikirimkan setelah PON.

Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.


"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat" katanya.

"Sehingga 1 Desember Pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," kata Hasanuddin.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas