Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah berharap pemerintah dan DPR bisa menyelesaikan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun ini

"Sehingga kita bisa melakukan konsolidasi teks-teks lainnya, termasuk KUHAP dan sebagainya," kata Fahri dalam webinar yang diselenggarakan Partai Gelora bertajuk 'Revisi KUHP Menjawab Kebutuhan Zamankah?', Jumat (1/10/2021).

Fahri memastikan Partai Gelora akan siap mendukung agar RUU tersebut disahkan sebagai UU.

Baca juga: Legislator PPP Cerita 22 Delegasi Datangi DPR dan Sampaikan Pandangan soal Delik Kesusilaan RKUHP

"Sebab konsolidasi teks ini nanti kita perlu menjustice institusinya. Kalau KUHP kita sudah baik, tapi institusi penegakan hukumnya kita tidak konsolidasi dengan baik, nah itu susah. Untuk itu, konsolidasi berikutnya yg harus kita lakukan yaitu konsolidasi institusi," katanya

Baru setelah itu, dikatakan Fahru, secara rutin akan ada konsolidasi kepemimpinan, konsolidasi SDM-nya, terutama konsolidasi politik yang dilakukan melalui pemilu.

Baca juga: Yasonna Sebut Pasal Penghinaan Presiden Dimasukkan RKUHP agar Kebebasan Berpendapat Tidak Kebablasan

"Sekali lagi, dalam kerangka itulah saya ingin atas nama teman-teman di partai Gelora, atas nama Ketua Umum Pak Anis Matta ingin memberikan dukungan supaya UU hukum pidana ini segera disahkan," katanya.

"Sehingga terjadilah peralihan besar-besaran dari semangat UU lama yang masih dituduh dan dikritik berbau kolonial dan otoriter dan sebagainya menjadi semangat restoratif, korektif dan rehabilitatif itu akan segera terjadi," tandasnya.

Baca juga: Kelompok Rentan Kerap Alami Stigma di Meja Hijau, Pasal Living Law dalam RKUHP Dinilai Berbahaya

Sebelumnya, DPR RI menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Empat RUU dimaksud adalah RUU tentang KUHP, RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Persetujuan empat RUU itu masuk Prolegnas Prioritas 2021 diambil dalam rapat paripurna DPR hari ini, Kamis (30/9/2021) yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, dan Rachmat Gobel.