Seiring berjalannya waktu, TNI terus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Untuk konflik dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan berdimensi politik maupun dimensi militer.

Dalam dimensi politik, masalah muncul antara golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat.

Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer, yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun (1948) serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional.

Kemudian, tantangan dari luar negeri yaitu ketika TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Bangsa Indonesia mengadakan Perang Rakyat Semesta untuk menghadapi agresi Belanda.

Pada perang itu, masyarakat dan TNI menjadi sumber kekuatan nasional untuk menghadapi agresi tersebut.

Dengan adanya kerjasama tersebut, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia  dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Baca juga: Banyaknya Pertimbangan dalam Pergantian Panglima TNI Dinilai Munculkan Persaingan Tak Sehat

Pengaruh Sistem Pemerintah Terhadap Perkembangan TNI

Sesuai keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selain itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya.

Namun, RIS dibubarkan pada Agustus 1950 dan kembali pada Negara kesatuan.

Sehingga, APRIS ikut berubah menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Perlu diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia memperngaruhi perkembangan TNI.