Kata Jubir soal Nama Luhut Binsar Pandjaitan di Pandora Papers, Pimpin Perusahaan Gas di Panama?
Nama Luhut Binsar Pandajitan disebut-disebut masuk dalam Pandora Papers, begini penjelasan juru bicaranya.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandajitan disebut-sebut masuk dalam laporan Pandora Papers.
Diketahui, Pandora Papers adalah laporan yang berisi bocoran daftar kekayaan tersembunyi para pemimpin dan figur publik dunia.
Laporan tersebut merupakan hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang terdiri dari lebih dari 600 jurnalis di 117 negara.
Nama Luhut diungkap menjabat di sebuah perusahaan di Republik Panama.
Baca juga: Menteri Luhut: Pusat Kebugaran/Fitness Boleh Beroperasi di 6 Wilayah
Terkait hal itu, Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, pun angkat bicara.
Ia membenarkan bahwa Luhut sempat memimpin sebuah perusahaan bernama Petrocapital SA di Republik Panama, yang satu di antara usahanya di bidang minyak dan gas bumi.
Dikatakannya, Luhut menjabat sebagai Direktur Utama atau Ketua Perusahan Petrocapital SA pada tahun 2007-2010.
"Petro Capital SA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama."
"Perusahaan ini rencananya untuk pengembangan bisnis di luar negeri di Amerika Tengah dan Amerika Selatan," jelas Jodi, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Selasa (5/10/2021).
Baca juga: Heboh Pandora Papers Beber Nama Pejabat, Politisi dan Selebriti, Begini Analisis Pengamat
Selama Luhut menjabat, kata Jodi, terdapat berbagai kendala terjadi berkaitan geografis, budaya, dan investasi.
Atas hal tersebut, Luhut pun memilih untuk mundur dari jabatannya.
Selain itu, bisnis perusahaan Petrocapital SA ini belum dikatakan berhasil, termasuk tak pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas negara.
"Bapak Luhut memutuskan untuk mengundurkan diri dari petrocapital dan fokus dalam bisnis yang ada di Indonesia."
"Selama pak Luhut menjabat di Petrocapital, Petrocapital saya tegaskan belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak," tutur dia.
Di sisi lain, Jodi juga menegaskan bahwa perusahaan Petrocapital ini tak pernah memiliki kerja sama dengan negara Indonesia.
"Tidak ada kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas negara dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital SA," imbuh dia.
Mengenal Pandora Papers
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Pandora Papers adalah laporan yang berisi bocoran daftar kekayaan tersembunyi para pemimpin dan figur publik dunia.
Dokumen itu juga berisi penghindaran pajak dan dalam beberapa kasus, ada pula bukti pencucian uang.
Pandora Papers ini serupa dengan bocoran data-data sebelumnya, seperti Panama Papers dan Paradise Papers.
Data Pandora Papers bahkan lebih besar, yaitu 2,94 TB dengan 11,9 juta file yang dihimpun dari 14 sumber.
Data tersebut diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington DC, yang telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media dalam penyelidikan global terbesarnya.
Baca juga: Pandora Papers Rilis Kekayaan Rahasia dan Skandal Pajak Orang Kaya, Ada 2 Politisi Indonesia
Lebih dari 600 jurnalis di 117 negara telah menelusuri file dari 14 sumber selama berbulan-bulan.
BBC Panorama dan Guardian memimpin penyelidikan di Inggris.
Dilansir BBC.com, berikut penjelasan mengenai Pandora Papers.
Apa yang terungkap?
Kebocoran Pandora Papers mencakup 6,4 juta dokumen, hampir tiga juta gambar, lebih dari satu juta email, serta hampir setengah juta spreadsheet.
Cerita yang terungkap sejauh ini yaitu:
- Donatur terkemuka Tory terlibat dalam salah satu skandal korupsi terbesar di Eropa
- Raja Yordania menghabiskan 70 juta poundsterling untuk properti di Inggris dan AS melalui perusahaan yang dimiliki secara rahasia
- Keterlibatan tersembunyi keluarga terkemuka Azerbaijan dalam kesepakatan properti di Inggris senilai lebih dari £400m
- Perdana menteri Ceko tidak mempublikasikan perusahaan investasi "offshore"-nya digunakan untuk membeli dua vila Prancis seharga £ 12m
- Keluarga presiden Kenya, Uhuru Kenyatta diam-diam memiliki jaringan perusahaan "offshore" selama beberapa dekade
Secara umum, file-file tersebut mengungkap bagaimana beberapa orang paling berkuasa di dunia - termasuk lebih dari 330 politisi dari 90 negara - menggunakan perusahaan offshore rahasia untuk menyembunyikan kekayaan mereka.
Lakshmi Kumar dari lembaga Global Financial Integrity AS menjelaskan bahwa orang-orang ini "mampu menyalurkan dan menyedot uang dan menyembunyikannya," yang seringkali melalui penggunaan perusahaan anonim.
Apa yang dimaksude dengan offshore?
The Pandora Papers mengungkapkan jaringan kompleks perusahaan yang didirikan lintas batas, yang seringkali mengakibatkan kepemilikan uang dan aset yang tersembunyi.
Misalnya, seseorang mungkin memiliki properti di Inggris Raya, tetapi ia memilikinya melalui rantai perusahaan yang berbasis di negara lain, atau "offshore".
Negara atau wilayah offshore ini adalah:
- tempat mudah untuk mendirikan perusahaan
- terdapat undang-undang yang mempersulit identifikasi pemilik perusahaan
- pajak perusahaan yang rendah atau bahkan tidak ada
Wilayah tersebut sering disebut surga pajak (wilayah bebas pajak) atau yurisdiksi kerahasiaan.
Tidak ada daftar pasti surga pajak, tetapi tujuan yang paling terkenal yaitu Wilayah Luar Negeri Inggris seperti Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin Inggris, serta negara-negara seperti Swiss dan Singapura.
Apakah ilegal memanfaatkan surga pajak?
Celah dalam undang-undang memungkinkan orang untuk secara legal menghindari membayar pajak dengan memindahkan uang mereka atau mendirikan perusahaan di surga pajak.
Tetapi hal itu sering dianggap tidak etis.
Ada juga sejumlah alasan sah orang mungkin ingin menyimpan uang dan aset di negara yang berbeda, seperti melindungi dari serangan kriminal atau menjaga harta dari pemerintahan yang tidak stabil.
Meskipun memiliki aset luar negeri rahasia tidak ilegal, tetapi menggunakan jaringan kompleks perusahaan rahasia untuk memindahkan uang serta aset adalah cara sempurna untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
Seberapa mudah menyembunyikan uang di offshore?
Yang perlu dilakukan hanyalah mendirikan perusahaan cangkang di salah satu negara atau yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi.
Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang hanya memiliki nama, tanpa staf atau kantor.
Namun dibutuhkan uang untuk mendirikannya.
Perusahaan spesialis lalu dibayar untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan cangkang atas nama pemilik asli.
Perusahaan-perusahaan itu dapat memberikan alamat dan nama direktur berbayar, sehingga tidak meninggalkan jejak siapa sebenarnya yang berada di belakang bisnis.
Berapa banyak uang yang disembunyikan di offshore?
Tidak diketahui secara pasti, tetapi perkiraan berkisar dari $5,6 triliun hingga $32 triliun, menurut ICIJ.
Dana Moneter Internasional mengatakan penggunaan surga pajak merugikan pemerintah di seluruh dunia hingga $600 miliar dalam bentuk pajak yang hilang setiap tahunnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/ Tiara Shelavie)