Tribun

Calon Panglima TNI

Pengamat Sebut Survei Calon Panglima TNI Aneh: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ditentukan Publik

Ubedilah menilai adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI bulan depan. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Pengamat Sebut Survei Calon Panglima TNI Aneh: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ditentukan Publik
Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan para Kepala Staf Angkatan tetap bertahan saat Upacara Ziarah Nasional dalam rangka HUT Ke-76 TNI di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan pada Senin (4/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan adanya survey calon Panglima TNI oleh SETARA Institute yang menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat.

“Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI,” ujar Ubedilah, mempertanyakan kemunculan survei itu, ketika dikonfirmasi, Rabu (6/10/2021).

Ubedilah menilai adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI bulan depan. 

Karena pergantian Panglima TNI bukan ditentukan oleh pilihan publik tetapi pilihan Presiden dan persetujuan DPR.

Oleh karena itu survei calon Panglima TNI dinilai sangat aneh.

"Maaf, survei calon Panglima TNI ini menurut saya aneh. Apalagi secara metodologis menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposif atau purposive sampling. Responden survei juga disebut 100 ahli yang telah dipilih, tetapi tidak disebutkan siapa saja," paparnya.

Ubedilah Badrun
Ubedilah Badrun (Amriyono Prakoso/Tribunnews.com)

Baca juga: Survei SETARA Institute: Andika Perkasa Unggul Dalam 4 Dimensi Kepemimpinan Kandidat Panglima TNI

Ubedilah menegaskan, pergantian Panglima TNI adalah hal biasa dan sudah rutin terjadi. Apalagi TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja. 

Mekanisme sirkulasi elit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.

"Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya hak Kepala Staf Angkatan Laut," paparnya.

Ubedilah memaparkan walaupun tak ada yang mengetahui persis soal motif dari survei untuk pergantian Panglima TNI. Namun publik berhak bertanya soal survei calon panglima tersebut.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas