TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Ganjarist mengklaim bahwa mereka adalah relawan murni tanpa embel-embel kepentingan.

Ketua Umum Ganjarist Mazdjo Pray menyatakan pihaknya menolak setiap kompensasi jabatan apabila Ganjar Pranowo nanti terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024.

Mazdjo mengatakan selama ini banyak gerakan relawan pemenangan punya agenda tersembunyi, yaitu ingin mendapatkan kompensasi jabatan, seperti komisaris di BUMN dan sebagainya.

"Sejak awal kami menyatakan sikap, Ganjarist menolak setiap kompensasi jabatan atau kompensasi apapun nantinya. Kami ini relawan murni," ujar Mazdjo kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, Relawan Ganjarist disatukan oleh kesadaran bersama bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu meneruskan kerja-kerja Presiden Jokowi.

"Dan kami menilai sosok itu ada pada Ganjar Pranowo," tambahnya.

Mazdjo melanjutkan bahwa Ganjarist adalah murni gerakan kesadaran politik warga negara.

"Dalam artian bukan lembaga yang dibentuk untuk tujuan-tujuan jabatan bagi anggotanya," tambahnya.

Baca juga: Survei SMRC: Ganjar, Prabowo dan Anies Potensial Dapat Suara Banyak Bila Jadi Capres

Komitmen menolak kompensasi jabatan ini, Mazdjo menyebut, dikuatkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Ganjarist oleh seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari Ganjarist secara keseluruhan.

Kini, Mazdjo mengklaim Relawan Ganjarist sudah tersebar di 120 kabupaten dan kota.

Bukan hanya itu, Mazdjo menyebut Ganjarist juga punya organisasi sayap yang menyatukan orang dengan hobi tertentu.

"Semoga Ganjarist menampung mereka yang hobi motoran. Jadi kami ini tidak melulu kerja-kerja politik. Ada juga yang berbasis hobi. Intinya kami ingin berpolitik dengan fun. Politik harus menyenangkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kris Tjantra selaku Sekretaris Jenderal Relawan Ganjarist menyampaikan bahwa Ganjarist sepenuhnya mendukung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi.

"Kami ingin membiasakan bahwa persoalan pergantian kepemimpinan nasional itu bukan hanya urusan elit politik belaka. Tapi ini urusan semua warga negara karena setiap orang mempunyai hak politik yang sama," tambah Kris.