TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum empat eks kader Partai Demokrat, Yusril Ihza Mahendra, membantah tudingan dirinya pernah berdiskusi dengan Partai Demokrat soal fee jasa hukumnya sebesar Rp 100 Miliar.

Awal polemik internal Partai Demokrat muncul, Yusril mengaku memang sempat dihubungi seorang anggota DPR Fraksi Demokrat.

Orang tersebut, kata Yusril, menawarkannya sebagai kuasa hukum Demokrat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Rabu (13/10/2021). 

"Ada anggota DPR fraksi Demokrat yang menghubungi saya. Bagamana bang Yusril kalau membantu kami-kami ini?"

"Saya bilang, cobalah kita jajaki kita bahas bersama," kata Yusril, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com.

Baca juga: Serang Balik Benny K Harman, Yusril Justru Sebut UU Era SBY Sebagai Produk Pengikut Rezim Hitler 

Di sisi lain, lanjut Yusril, tawaran menjadi kuasa hukum Demokrat juga datang dari teman-temannya.

Setelah itu, pihak Demokrat mengajak Yusril untuk bertemu secara fisik untuk membahas tawaran menjadi kuasa hukum.

Pertemuan langsung tersebut ditolak Yusril karena pandemi Covid-19 yang membuatnya ingin tetap berdiam di rumah.

Yusril akan hadir jika pertemuan tersebut digelar secara virtual.

"Saya katakan sudah setahun bekerja dari rumah. Saya minta maaf, kecuali ada pertemuan secara virtual barang saya bisa hadir," kata Yusril.

Tetapi pada kenyataannya, Yusril menyebut pertemuan tersebut tak pernah terjadi hingga saat ini.

Baik itu melalui virtual maupun langsung.

"Tapi itu tak pernah terjadi, karena mereka menghendaki pertemuan secara langsung," imbuhnya.