Tribun

Berita Hoaks dan SARA

Dewan Pers Singgung MoU dengan Polri Sikapi Penangkapan Direktur TV Swasta di Jawa Timur

Dewan Pers turut menanggapi terkait penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Direktur BSTV Bondowoso.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Dewan Pers Singgung MoU dengan Polri Sikapi Penangkapan Direktur TV Swasta di Jawa Timur
googleimage
Ilustrasi Dewan Pers. Dewan Pers turut menanggapi terkait penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Direktur BSTV Bondowoso. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pers turut menanggapi terkait penangkapan yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat terhadap Direktur BSTV Bondowoso, Jawa Timur, Arief Zainurrohman (AZ).

Arief diamankan bersama dua anak buahnya berinisial M dan AF dalam kasus penyebaran konten hoaks dan SARA di channel YouTube Aktual TV.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli mengatakan, dalam proses hukum tersebut hendaknya perkara diserahkan kepada Dewan Pers terlebih dahulu.

Hal itu dikatakan Arif, merujuk pada mekanisme nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan sebuah perkara pers.

"Kepolisian hendaknya membawa kasus ini ke Dewan Pers sesuai MoU Dewan Pers dan Kapolri," kata Arif saat dikonfirmasi Tribunnewscom, Senin (18/10/2021).

Jika perkara ini diserahkan kepada Dewan Pers terlebih dahulu, pihaknya kata Arif, akan melakukan pemeriksaan terhadap konten atau produksi yang ditayangkan channel tersebut.

Pemeriksaan itu dilakukan guna mengetahui apakah program yang disajikan merupakan produk jurnalistik atau bukan.

Baca juga: Sosok Direktur TV Swasta yang Ditangkap karena Sebar Berita Hoaks dan SARA, Berdomisili di Bondowoso

Sebab, akan ada sanksi yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pers.

"Dewan pers nanti akan memeriksa apakah yang dilakukan TV swasta di Jatim itu termasuk dalam kategori kerja jurnalistik atau bukan. Pelanggaran dalam kerja jurnalistik akan diberi sanksi etik sesuai UU 40/1999," kata Arif.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas