Tribun

Pinjaman Online

Pakar Kritik Mahfud MD Soal Imbauan Tak Usah Bayar Pinjaman di Pinjol Ilegal

Ia menyatakan, jangan sampai pemerintah disebut memberikan legalitas agar masyarakat tidak membayar utang.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
Pakar Kritik Mahfud MD Soal Imbauan Tak Usah Bayar Pinjaman di Pinjol Ilegal
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjadi nara sumber pada diskusi terkait Ketua DPR RI Setya Novanto, di Jakarta, Sabtu (18/11/2017). Diskusi tersebut membahas keabsahan status tahanan Setya Novanto yang ditetapkan KPK pada kasus korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengkritik pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan korban pinjaman online (pinjol) ilegal diimbau untuk tidak membayar pinjaman.

Menurut Fickar, pemerintah harus bijak dalam memberikan imbauan kepada masyarakat.

Ia menyatakan, jangan sampai pemerintah disebut memberikan legalitas agar masyarakat tidak membayar utang.

"Nah ini juga harus diluruskan itu mestinya barangkali yang paling bijaksana itu negara atau pemerintah itu memakai bahasa yang lebih tidak menimbulkan seolah-olah orang diberikan legalitas untuk tidak bayar utang," kata Fickar dalam diskusi daring, Sabtu (23/10/2021).

Fickar memahami argumen yang dicoba untuk dibangun oleh pemerintah terkait masyarakat diimbau tidak membayar pinjaman dari pinjol ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD didampingi Kabareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto dan Wakil Ketua LPSK Achmadi saat jumpa pers di Kantor Menkopolhukam, Jumat (22/10/2021).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD didampingi Kabareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto dan Wakil Ketua LPSK Achmadi saat jumpa pers di Kantor Menkopolhukam, Jumat (22/10/2021). (Rizki Sandi Saputra)

"Dari sudut hukum, kan argumennya (pemerintah) sendiri itu karena pinjolnya sendiri sudah melawan hukum. Artinya sudah bertentangan dengan hukum bahkan ada unsur pidananya. Karena itu tidak usah dibayar," jelasnya.

Baca juga: Diteror Debt Collector Pinjol, Wanita di Pasuruan Difitnah Jual Narkoba Lalu Disebar ke Kenalan

Namun begitu, Fickar mengingatkan bahwa pinjaman haruslah tetap dibayarkan oleh debitur.

Ia mengusulkan pemerintah untuk mengubah imbauan dari tidak usah membayar menjadi membayar hingga melebihi pokok pinjaman.

"Kalau pembayarannya sudah melebihi pokok utangnya itu tidak usah dibayar. Misal utangnya Rp 1 juta kemudian tagihannya tiba-tiba jadi Rp 8 juta. Padahal mereka sudah melunaskan pokok utangnya bahkan lebih. Nah itu boleh tidak bayar. Karena sudah melebihi pokok utangnya yang utama," jelasnya.

Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Erdi Adrimulan Chaniago dan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rachman memberikan keterangan kepada wartawan pada Konferensi Pers Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/10/2021). Ditreskrimsus Polda Jabar menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pinjol ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta, yaitu berinisial GT (24), MZ (30), AZ (34), RS (28), AB (23), EA (31), EM (26), dan RSS (28). Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis mulai dari undang-undang ITE hingga TPPU dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Erdi Adrimulan Chaniago dan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rachman memberikan keterangan kepada wartawan pada Konferensi Pers Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/10/2021). Ditreskrimsus Polda Jabar menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pinjol ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta, yaitu berinisial GT (24), MZ (30), AZ (34), RS (28), AB (23), EA (31), EM (26), dan RSS (28). Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis mulai dari undang-undang ITE hingga TPPU dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Lebih lanjut, kata Fickar, usulan ini menjadi relevan agar tak membuat masyarakat melepas tanggung jawab untuk membayar pinjaman yang telah dibuat.

"Menurut saya bahasanya harus diubah jangan anjuran tidak dibayar. Jadi kalau cicilan itu sudah melebihi pokok pinjaman jangan dibayar. Bahasanya harus seperti itu. Kalau umpamanya baru minjam, ya harus dikembalikan sesuai dengan besaran pinjamannya," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang sudah menjadi korban pinjol ilegal untuk jangan membayar lagi.

Imbauan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD setelah memimpin rapat koordinasi bidang Polhukam terkait penegakan hukum, keuangan, dan perbankan pada Selasa (19/10/2021).

"Kepada mereka yang terlanjut menjadi korban, jangan membayar, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata Mahfud.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas