Tribun

Virus Corona

Polemik Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat, Cak Sholeh: Ini Kekacauan Hukum

Soal polemik aturan wajib tes PCR untuk naik pesawat, advokat Muhammad Sholeh beri tanggapan: Ini Kekacauan Hukum.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
Polemik Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat, Cak Sholeh: Ini Kekacauan Hukum
YouTube/Cak Sholeh
Pengamat hukum sekaligus advokat, Muhammad Sholeh atau Cak Sholeh. 

Tribunnews.com sudah mendapat izin untuk mengutip keterangan videonya.

"Level 4 level 3 wajib menggunakan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang diambil dalam 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Ini untuk PPKM level 3 dan 4."

"Kalau PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang samplenya diambil dalam 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen."

"Surabaya, Jakarta kalau tidak salah sudah level 2. Kalian terjebak instruksi mendagri," papar Cak Sholeh.

Baca juga: YLKI: Kebijakan PCR Test untuk Penumpang Pesawat Diskriminatif

Pengacara asal Surabaya, Muhammad Sholeh (tengah) mengajukan gugatan aturan kewajiban rapid test bagi calon penumpang transportasi umum kembali ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (30/6/2020). Aturan tersebut tercantum pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020.
Pengacara asal Surabaya, Muhammad Sholeh (tengah), mengajukan gugatan aturan kewajiban rapid test bagi calon penumpang transportasi umum kembali ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (30/6/2020). Aturan tersebut tercantum pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020. (Tribunnews/Ist)

Untuk itu, menurut Sholeh, masyarakat sebagai pelaku perjalanan udara semestinya boleh memilih memakai tes PCR atau rapid antigen.

Ia pun menilai isi aturan Inmendagri dengan kedua aturan turunannya tidak sama.

"Ini kekacauan hukum. Coba anda bayangkan, Kementerian Perhubungan mengacunya pada Inmendagri."

"SE Nomor 21 Satuan Tugas Covid-19 juga mengacu kepada Inmendgari, tapi isinya tidak sama."

"Inmendagri yang menjadi rujukan wajib PCR level 1, 2, 3, 4. Wajib semua," kata dia.

Cak Sholeh menyebut, hal yang wajar ketika timbul kecurigaan dan pertanyaan mengapa pemerintah mewajibkan tes PCR ini.

Baca juga: Netty: Pemerintah Jangan Longgar Tegakkan Prokes, tapi Kenapa Pakai PCR yang Berbiaya Tinggi

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas