Poltracking Indonesia: 65,4 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi dalam Penanganan Pandemi Covid-19
lebih dari 65 persen publik merasa puas atas kinerja pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama pandemi ini.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19.
Hasilnya, lebih dari 65 persen publik merasa puas atas kinerja pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama pandemi ini.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam rilis survei Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Peta Politik Elektoral Pilpres 2024, yang disiarkan secara virtual, Senin (25/10/2021).
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin khusus dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah 65.4 persen," kata Hanta Yuda.
Sedangkan, sebanyak 28,1 persen masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Lalu, sebanyak 6,5 persen menjawab tidak tahu/tidak jawab.
Baca juga: Survei Poltracking Indonesia Terkait Kepuasan Publik: 68,4 Persen Jokowi dan 60,3 Persen Maruf Amin
Menurut Hanta, hasil tersebut relatif tidak jauh berbeda dengan tingkat kepuasaan secara umum terhadap kinerja pemerintah.
Hanya saja, tingkat kepuasan terhadap penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 (60.7 persen) lebih rendah.
Yang salah satunya ditandai dengan tingkat penghasilan publik, 51.2 persen merasa lebih baik (jauh lebih baik & lebih baik) dan 42.2 persen publik merasa lebih buruk (lebih buruk & jauh lebih buruk) dalam satu tahun terakhir.
Sebagai informasi, Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada 3-10 Oktober 2021 dengan menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1220 responden dengan margin of error (MoE) +/- 2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.
Data setiap responden diverifikasi dengan ketat melalui perangkat teknologi komunikasi terbaru untuk menjamin kualitas dan kredibilitas hasil survei.
