TRIBUNNEWS.COM - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian pengolahan sawit di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mendapat sorotan publik.

Pasalnya pabrik yang didirikan oleh PT Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam ini terdapat isu suap pajak yang kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana menjadi salah satu orang yang memberikan kritikan atas kehadiran Jokowi ini.

Denny mengakui kehadiran Jokowi untuk meresmikan suatu proyek atau pabrik bukan merupakan sebuah kesalahan.

Baca juga: Inilah Kerajaan Bisnis Haji Isam, Crazy Rich Kalsel, Pemilik Pabrik Rp 2 T yang Diresmikan Jokowi

Namun secara etika, jika pemilik proyek tersebut diduga terjerat kasus hukum yang masih berjalan, maka seharusnya Jokowi tidak ikut meresmikannya.

"Salahkah Presiden meresmikan suatu proyek? Tentu tidak. Termasuk jika pun yang memiliki proyek tersebut pernah membantu pendanaan kampanye dalam pemilihan presidennya."

"Namun, sekali lagi, masalah utamanya adalah secara etika kalau pemilik proyek tersebut diduga sedang terjerat kasus hukum yang sedang berjalan, dan ada keterangan saksi dan bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korporasi maupun pribadi sang pemilik proyek."

"Seorang Presiden tentunya harus sangat sadar dan paham soal etika hukum bernegara yang demikian," kata Denny dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Sosok Haji Isam, Crazy Rich Kalsel yang Pabriknya Diresmikan Jokowi, Pernah jadi Sopir Angkutan

Kehadiran Jokowi akan Menimbulkan Persepsi Politik Hukum

Denny menuturkan dengan kondisi Johnlin Grup yang tengah terkena dugaan kasus hukum, maka lebih etis jika Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup.

Pasalnya Denny menilai, kehadiran Jokowi ini akan menimbulkan persepsi politik hukum bahwa presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam.

"Dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus demikian—meskipun kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah, akan lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup."

"Kehadiran Presiden Jokowi bagaimanapun akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa Presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam," terangnya.

Baca juga: Profil Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan yang Pabriknya Diresmikan Jokowi Hari Ini

Selain itu, Denny menilai di tengah kondisi penegakan hukum yang masih rentan ini, kehadiran Jokowi adalah tindakan yang amat rentan dikritik sebagai tindakan yang tidak etis.