Tribun

Komnas HAM Minta Dirjen PAS Terbuka Soal Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Choirul Anam meminta Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta Kalapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta terbuka.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
Komnas HAM Minta Dirjen PAS Terbuka Soal Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (31/5/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam meminta Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta Kalapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta terbuka soal dugaan penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta.

Anam mengatakan pihaknya telah menerima informasi awal dari pendamping korban terkait dugaan penyiksaan di lapas tersebut hari ini Selasa (2/11/2021).

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya dengan karakter yang cukup detail bahkan menyebutkan siapa pelakunya, dan siapa teman-temannya yang juga menjadi korban, sulit dibayangkan kalau peristiwa ini tidak terjadi.

Peristiwa tersebut, kata dia, sangat potensial terjadi.

Untuk itu, kata Anam, pihaknya saat ini tengah mendalami informasi tersebut dari korban langsung.

Anam mengatakan persoalan tersebut menjadi persoalan serius bagi kita semuanya.

"Oleh karenanya Komnas HAM akan melakukan pendalaman dengan penyelidikan, bisa turun ke lapangan atau melakukan pemanggilan kepada mereka semua. Oleh karenanya kami minta supaya Dirjen Lapas, Kalapas, terbuka untuk itu," kata Anam saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Kalapas Narkotika Yogyakarta Bantah Terjadi Penganiayaan Terhadap Narapidana

Anam juga membuka opsi untuk melakukan investigasi bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Hal tersebut mengingat semangat keterbukaan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM dan Kalapas telah menyatakan akan melakukan investigasi yang melibatkan Kanwil Kemenkumham dan Lapas terhadap hal tersebut.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas