Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar TNI turut menjaga potensi kerawanan politik dan keamanan dan jelang Pemilu 2024 dan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Ia juga mengingatkan TNI tetap menjaga netralitasnya di tengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika menerima undangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk memberi pembekalan dalam Apel Danrem dan Dandim seluruh Indonesia di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat pada Kamis (4/11/2021).

"Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," Mahfud kata Mahfud. 

Baca juga: Pesan Panglima untuk Koopssus TNI: Lanjutkan Terus Semangat Perjuangan

Dalam kunjungannya yang kedua ke Mabesad tersebut, Mahfud juga menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi.

Secara umum, kata dia, TNI sudah melaksanakan tugasnya dengan baik termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan Pemerintah efektif dan sekarang masuk Level 1 dan 5 besar terbaik dari 215 negara.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tribute kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Seluruh Prajurit TNI di manapun saudara bertugas," kata Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI, serta responsif dalam penanganan kasus HAM yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam.

Ia juga menjelaskan langkah pemerintah dalam melakukan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata di Papua.

"Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan," kata Mahfud.

Terkait kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis, kata dia, secara politik dilakukan dengan dialog, secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.

Selain itu ia mengatakan terkait penanganan kelompok kriminal yang bersenjata dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Di mana tindakan terorisme dikaitkan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua," kata Mahfud.