Firli Bahuri Jamin KPK Usut Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir
Ketua KPK Firli Bahuri jamin KPK usut dugaan bisnis tes PCR yang mencatut dua menteri, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir: Kami Sedang Bekerja.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Miftah
Adapun tujuan dari perusahaan tersebut bukan lah mencari profit untuk pemegang saham.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," imbuh dia.
Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Baca juga: Presiden Diminta Evaluasi Para Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
Luhut mengatakan, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.
Dimana, mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."
"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.
Baca juga: Polisi Masih Mencari Waktu Tepat untuk Proses Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia
Selanjutnya, dari kerjasama antar perusahaan itu, Luhut sebagai pemegang saham tak meraup keuntungan dalam bentuk apapun.
Justru, kata Luhut, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.
Khususnya, pada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.
"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," tegasnya.
Baca juga: Erick Thohir Dituding Bermain Bisnis PCR, Respons BUMN: Ini Jahat Sekali, Kami Justru Merugi
Di sisi lain, Luhut terus mendorong tes harga PCR bisa terus ditekan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau.
Sementara soal aturan wajib tes PCR yang sempat menuai polemik, kata Luhut, kebijakan itu adalah tindak lanjut karena melihat peningkatan mobilitas masyarakat.