Dalam situasi itulah, kata dia, banyak kelompok masyarakat merespons seruan DPR termasuk LBP dan Erick yang ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI).

Semula, kata dia, LBP, Erick dan kawan-kawan membentuk sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid. 

Yayasan tersebut, kata dia, kemudian mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT GSI, kata Mahfud, antara lain melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Webinar bertajuk ‘Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap UUD 1945,’ yang digelar Masjid Kampus UGM pada Sabtu malam (13/11/2021). 

"Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat. Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya", kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Minggu (14/11/2021).

Sekarang, lanjut dia, kita sudah bisa bernafas lega dan bersyukur karena selain sudah konstitusional, kebijakan, dan langkah Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga cukup efektif. 

Di dunia internasional, kata dia, penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai termasuk yang terbaik. 

"Meski begitu kita harus tetap waspada dan selalu mengikuti prokes, sampai nanti benar-benar aman. Jangan lengah, jangan lalai," kata Mahfud.