Tribun

Penetapan PPHN

Jangan Fobia GBHN Buatan Orde Baru, Jimly dan Bamsoet Senada: PPHN Memperkuat Sistem Presidensil

Jangan fobia terhadap GBHN atau PPHN. Untuk menetapkan PPHN memang perlu amandemen UUD 1945. Hal penting adalah mengawal dan mencegah 'penumpang gelap

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Domu D. Ambarita
Jangan Fobia GBHN Buatan Orde Baru, Jimly dan Bamsoet Senada: PPHN Memperkuat Sistem Presidensil
Tribun Network/Akbar
Webinar Tribun Series bertema “PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil” yang diselenggarakan secara daring atas kerja sama MPR RI dan Tribun Network Kompas Gramedia, bertema 'PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil' secara virtual di Jakarta, Selasa (16/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jangan fobia terhadap GBHN (Garis-Garis Besar Halauan Negara). GBHN bukan buatan pemerintahan Orde Baru, melainkan sudah dirumuskan BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tahun 1945. Zaman Soekarno bernama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). 

PPHN perlu ditetapkan MPR, bukan berarti menggerus keberadaan presiden, dan bukan berarti pula, MPR kembali seperti dahulu, menjadi lembaga tertinggi negara yang dapat  memilih, dan menjatuhkan presiden.

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai pengganti GBHN, akan menjadi panduan dalam bersinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah.

Demikian dirangkum hasil pembicaraan para narasumber webinar Tribun Series bertema “PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil” yang diselenggarakan secara daring atas kerja sama MPR RI bersama Tribun Network Kompas Gramedia, Selasa (16/11/2021).

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008 Jimly Asshidqqie satu pemikiran dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, PPHN merupakan suatu keniscayaan. PPHN dapat ditetapkan bila anggota MPR RI, yang terdiri atas DPR RI dan DPD RI, bersepakat mengamandemen UUD 1945.

Titik kritisnya, menurut pengamat parlemen Sebastian Salang, perlu koridor yang jelas untuk amandemen UUD, agar tidak ada penumpang gelap yang membawa agenda tersembunyi.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo pun mendorong adanya PPHN. Ia optimistis wacana amandemen terbatas UUD 1945 akan terwujud. Agenda utamanya agar negera memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana di masa lalu GBHN.

"Saya meyakini (akan segera terealisasi), walaupun saat ini masih ada perbedaan pandangan karena banyak pihak menggoreng rencana PPHN ini menjadi isu tiga periode, perpanjangan dan seterusnya," ujar Bamsoet, nama panggilan Bambang Soesatyo.

Baca juga: Webinar Series MPR RI, Bamsoet Sebut Kehadiran PPHN Perkuat Sistem Presidensial

Baca juga: Soal PPHN, Jimly Asshiddiqie: Penyusunan Naskah Sudah Harus Jadi Dalam Waktu Dekat 

SIMAK VIDEO WEBINAR

Bamsoet menyebut negara membutuhkan PPHN dalam bentuk hukum ideal, yang menurut kajian dari Badan Pengkajian MPR RI asalkan melalui ketetapan MPR (TAP MPR). Dikhawatirkan apabila bentuk hukum PPHN hanya setara dengan Undang-Undang (UU), maka akan dengan mudah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau digugat yudicial reviews ke Mahkamah Konstitusi.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas