Tribun

Profil Aspidum Kejati Jawa Barat yang Dicopot karena Kasus Valencya, Pernah Jadi Kajari Bandung

Berikut ini profil Dwi Hartanta, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dicopot dari jabatannya.

Penulis: Daryono
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Profil Aspidum Kejati Jawa Barat yang Dicopot karena Kasus Valencya, Pernah Jadi Kajari Bandung
TribunBekasi.com
Sidang kasus KDRT psikis terdakwa Valencya (45) di Pengadilan Negeri Karawang, pada Kamis (11/11/2021) sore. Terdakwa dituntut satu tahun penjara oleh jaksa, dalam sidang terdakwa sempat menangis tidak terima tuntutan itu. Dia menilai memarahi suaminya karena kesal suaminya sering pulang dalam keadaan mabuk. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Dwi Hartanta, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dicopot dari jabatannya.

Diberitakan Tribunnews.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Dwi Hartanta dari jabatan Aspidum Kajati Jabar.

Pencopotan itu buntut kontroversi menuntut 1 tahun penjara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis yang dilakukan seorang perempaun bernama Valencya (40) terhadap mantan suaminya Chan yu Ching.

Dwi Hartanta dimutasi menjadi Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Kejagung berdasarkan surat Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-781/C/11/2021 tertanggal 16 November 2021.

"Dimutasikan sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta," kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Aspidum Kejati Jawa Barat Dicopot Jaksa Agung Usai Kasus Istri Marahi Suami Pemabuk Dituntut 1 Tahun

Leo menjelaskan Dwi Hartanto nantinya akan bertugas dalam anggota Satgassus penyusunan kebijakan strategis.

Nantinya, dia digantikan Riyono yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Aspidum di Kejati Jawa Barat.

"Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRIN-1203/M.2/Cp.3/11/2021," jelas Leonard.

Leo mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan fungsional bidang pengawasan Kejagung terhadap para jaksa yang bertugas dalam penuntutan Valencya.

"Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, disebut bahwa pola karier pegawai dapat dibentuk horizontal, vertikal dan diagonal," tukas dia.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas