TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut fakta seputar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bareng buruh yang geruduk kantornya di Balai Kota, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ditolak massa Aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021) kemarin.

Dilansir dari TribunJakarta.com, demi menjelaskan sederet program yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Anies tak sungkan ikut duduk bareng ribuan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan jawabannya di depan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Dirinya menjelaskan kenaikan UMP regulasinya tetap diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Di mana pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2022 yakni sebesar 1,09%.

Sehingga tugas Pemprov DKI yakni membantu dengan mengurangi pengeluaran buruh dari program yang diberikan.

"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," katanya di Balai Kota DKI.

Terkait pernyataan tersebut, Anies menjabarkan dua hal yang ia soroti, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup dengan hadirnya sejumlah program dari Pemprov DKI.

Sebagai contoh, guna memangkas biaya transportasi Pemprov menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.

"Kedua pangan murah. Kalau beli di pasar biasa harganya mahal tapi kalau beli mengikuti program kita apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal," tandasnya.

Setelah menyampaikan beberapa patah kata, Anies mengajak para buruh menyanyikan lagu Padamu Negeri.

"Sebelum kita akhiri kita nyanyikan Lagu Bagimu Negeri. Yuk berdiri semua," ujar Anies di lokasi, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Protes Kenaikan Upah Minimum Hanya 1,09 Persen, Buruh Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional Bulan Desember

Tak berselang lama, satu di antara massa buruh berteriak "Hidup Presiden Indonesia".

Tak sampai di situ, teriakan kembali terdengar setelah lagu selesai dinyanyikan.

"Anies Presiden," ucap buruh.

"Hidup Presiden Buruh Indonesia," sahut buruh dari mobil komando.

Sementara itu, di hari yang sama, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendatangi massa Aksi Kamisan di Kota Semarang, viral di media sosial, Kamis (18/11/2021).

Video tersebut diunggah @cornelgeaAnggota Serikat Tani Kota Semarang.

Awalnya Moeldoko bersama Walikota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi dan Komnas HAM awalnya mendatangi Aksi Kamisan yang digelar di Taman Signature, depan Paragon.

"Aksi dimulai sekitar pukul 09.00. Sekitar pukul 11.00 Moeldoko, Hendardi, Komnas HAM dikawal oleh aparat kepolisian mendatangi massa aksi," tulis Cornel di Twitter dikutip pada Kamis (18/11/2021).

Cornel menjelaskan, massa mengusir Moeldoko dan walikota karena beberapa alasan.

"Mereka mau nyuri panggung, minta mic dan bicara. Waktu Moeldoko pegang mic dan bicara, massa aksi langsung menolak & menyuruh mereka segera pergi," jelasnya.

Sementara itu, mengutip Kompas.com, Korlap Aksi Kamisan, Azis Rahmad menjelaskan, kasus pengusiran tersebut disebabkan karena kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum tuntas.

"Dia bicara tanpa ada realisasi," kata Azis Rahmad.

Baca juga: Momen Anies Duduk Bareng Buruh yang Geruduk Kantornya hingga Diteriaki Hidup Presiden Indonesia

Aktivis maunya pemerintah hentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, pemerintah diminta dengarkan suara rakyat yang tertindas.

"Kami hanya ingin negara betul mau menuntaskan pelanggaran HAM," tambahnya.

Moeldoko pun tak bergegas pergi. 

Dia tetap berada di area Kamisan.

Moeldoko merespon, tidak semua kasus HAM mudah dan bisa segera diselesaikan.

Baca juga: Max Sopacua Wafat, Moeldoko Sangat Berduka dan Kehilangan

"Kita harus fair ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM masa lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, aksi Kamisan digelar di Taman Signature, Semarang.

Di sisi lain Cornel menyebut massa aksi kamisan Semarang melakukan aksi berdasar pada cerita rakyat dalam dua hari festival rakyat 16-17 November.

"Kami menyatakan sikap dengan jelas yakni gerakan rakyat berhenti kooperatif terhadap Rezim Kapitalisme Oligarki. Termasuk memberi panggung kepada para Oligarki," ungkapnya.

"Oleh karena itu, Aksi Kamisan Semarang menuntut kepada pemerintah untuk segera berhenti melakukan perampasan ruang hidup warga, merusak lingkungan hidup warga, memeras keringat buruh untuk membuat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin," tandasnya.

Respon Moeldoko

Dilansir dari Kompas.com, Moeldoko mengatakan, aksi massa terjadi ketika dirinya menyampaikan pidato kunci atau keynote speech dalam acara Festival HAM di Semarang.

Massa menyuarakan persoalan HAM masa lalu. Mengetahui hal itu, Moeldoko semula bermaksud bicara dengan peserta aksi, namun justru mendapat penolakan.

"Pada saat selesai saya memberikan keynote speech, saya mendapatkan laporan dari Pak Wali Kota bahwa di luar ada demo teman-teman yang menyuarakan tentang persoalan HAM di Indonesia dan saya putuskan oke, saya akan datang," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/11/2021).

Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan," tuturnya.

Penolakan itu dinilai Moeldoko sebagai peristiwa biasa.

Baca juga: Kepala Staf Presiden Temui Massa Aksi Kamisan di Semarang, Ucapan Moeldoko Tak Digubris dan Diusir

Ia pun mengaku menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

"Bagi saya itu sesuatu yang biasa, saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan," ucap Moeldoko.

"Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," lanjutnya.

Moeldoko mengatakan, sebelumnya dalam acara Festival HAM dirinya menyampaikan perlunya inovasi dan inisiatif pemerintah daerah untuk menjaga dan memajukan persoalan HAM.

Utamanya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial budaya.

Pemerintah, kata dia, tidak hanya memikirkan persoalan HAM masa lalu, tetapi juga persoalan-persoalan HAM masa depan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya.

"Untuk itu, saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata Moeldoko. (Tribunnews/WartaKota/Kompas)