Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi III Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Suprapto mengatakan mengubah pandemi menjadi endemi tidaklah mudah.

Misalnya untuk vaksinasi, ada provinsi yang persentase sudah sangat tinggi, tapi ada pula yang masih rendah hanya berkisar 20-30 persen.

"Tugas kita adalah mendorong terciptanya sistem kesehatan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan cepat. Kerja sama semua pihak untuk membangun sistem kesehatan di masing-masing daerah menjadi kunci,” ujarnya dalam diskusi media virtual, Jumat (19/11/2021).

Diketahui, Yayasan Bina Swadaya menggagas penyusunan usulan “Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia untuk Sektor Kesehatan”, yang bisa menjadi panduan komprehensif bagi semua pihak untuk menuju percepatan pemulihan inklusif.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Swadaya Bayu Krisnamurthi mengemukakan, dalam konteks adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting, termasuk juga aspek-aspek kesehatan.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Menggila, PM Belgia Ogah Berlakukan Lockdown

"Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dan berdaya dalam melakukan adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19,” kata Bayu.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu menilai, peta jalan tersebut sebagai masukan yang positif dari para pemangku kepentingan untuk pemerintah, terutama untuk Kemenkes.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Austria Kembali Berlakukan Lockdown Nasional dan Mewajibkan Vaksinasi

“Penanganan pandemi Covid-19 secara nasional dinilai sudah baik. Pada level transmisi komunitas berada di level satu dan kapasitas respons di level dua," kata Maxi.

Saat ini, cakupan vaksinasi nasional hampir 63 persen untuk dosis pertama dan lebih dari 40 persen untuk dosis kedua.

Perkiraan, pada Desember 2021, dosis pertama bisa mencakup 80 persen.