Kemudian, pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB mengadopsi bentuk yang diperluas dari Deklarasi Hak Anak.

PBB mengadopsi sebuah dokumen yang diperoleh dari Liga Bangsa-Bangsa sebagai pernyataannya mengenai hak-hak anak.

Dokumen tersebut diperoleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924.

Berikut isi dokumen tersebut:

1. Anak harus diberikan sarana yang diperlukan untuk perkembangan normalnya, baik materiil maupun spiritual.

2. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus disusui, anak yang terbelakang harus ditolong, anak yang nakal harus diasuh, serta anak yatim piatu maupun anak terlantar harus dinaungi dan ditolong.

3. Anak harus menjadi orang pertama yang menerima bantuan di saat-saat sulit.

4. Anak harus ditempatkan pada posisi untuk mendapatkan nafkah dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.

5. Anak harus dibesarkan dalam kesadaran bahwa bakatnya harus diabdikan untuk melayani sesamanya.

Untuk versi yang diperluas, PBB mengadopsi 10 prinsip tambahan dengan resolusi yang menyertainya.

Hal tersebut diusulkan oleh delegasi Afghanistan dengan menyerukan kepada pemerintah untuk mengakui hak-hak ini, berusaha untuk menerimanya, dan mempublikasikan dokumen tersebut seluas mungkin.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak.

CRC adalah perjanjian hak asasi manusia yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya anak-anak.

Dokumen tersebut berkaitan dengan kebutuhan dan hak khusus anak.