Tribun

OTT KPK di Kalimantan Selatan

KPK Periksa Anggota DPRD Tabalong Fraksi PDIP Terkait Kasus Suap Bupati HSU Abdul Wahid

(KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Tabalong Fraksi PDIP, Rini Irawanty/Jamela, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
KPK Periksa Anggota DPRD Tabalong Fraksi PDIP Terkait Kasus Suap Bupati HSU Abdul Wahid
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021). KPK resmi menahan Abdul Wahid terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2021-2022. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Tabalong Fraksi PDIP, Rini Irawanty/Jamela, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan tahun 2021-2022, untuk tersangka Bupati HSU Abdul Wahid (AW).

Selain Rini, tim penyidik turut mengagendakan pemeriksaan beberapa saksi lainnya.

Antara lain, Gusti Iskandar, PT Khuripan Jaya; Erik Priyanto, Kontraktor/Direktur PT Putera Dharma Raya; Khairil, CV Aulia Putra; Kariansyah/Haji Angkar, CV Khuripan Jaya; Akhmad Farhani alias H. Farhan, PT CPN/PT Surya Sapta Tosantalina; Akhmad Syaiho, Karyawan PT Cahya Purna Nusaraya; Rohana, PNS pada Dinas PTSP dan Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berikutnya, Wahyuni, swasta; Heri Wahyuni, pensiunan PNS, mantan Plt Kepala BKPP Kabupaten Hulu Sungai Utara; Ratna Dewi Yanti, Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang; Muhammad Mathori, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Kabupaten Amuntai; Lukman Hakim, swasta; Anshari alias Ahok, swasta; Baihaqi Syazeli, swasta; dan Hidayatul Fitri, swasta.

"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022, untuk tersangka AW," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).

Ali mengatakan pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara.

Baca juga: Kasus Suap Infrastruktur Bupati HSU Abdul Wahid, KPK Telusuri Indikasi Jual Beli Jabatan

KPK telah mengumumkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 18 November 2021. 

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara

Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas