TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenangan Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA) patut disyukuri sebagai kemenangan demokrasi, tapi Partai Demokrat maupun masyarakat sipil diingatkan untuk tetap mewaspadai ancaman brutalitas demokrasi, baik di dunia nyata maupun di dunia nyata. 

Peringatan ini disampaikan oleh ahli hukum, yang juga aktivis HAM dan Demokrasi, Dr. Bambang Widjojanto (BW) serta dosen UNDIP Dr. Wijayanto dalam webinar Proklamasi Democracy Forum (PDF), Minggu (21/11/2021). 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo memaparkan temuan tentang kemungkinan buzzer bayaran yang mengepung partai-partai non pemerintah berdasarkan analisa jejaring sosial selama enam bulan, dibandingkan dengan partai-partai koalisi pemerintah.

Diskusi dimoderatori oleh ahli komunikasi politik Diska Putri Pamungkas.

BW mengingatkan bahwa kemenangan di MA bukanlah 'hadiah' dari pemerintah pada Partai Demokrat. 

"Ini tidak lepas dari upaya Partai Demokrat yang sangat serius menjaga setiap persidangan. Istilahnya man to man marking," ujar BW.

"Di sisi lain, Demokrat juga melakukan komunikasi yang aktif dan masif pada publik sehingga memperoleh dukungan masyarakat," katanya menambahkan.

BW mengingatkan bahwa upaya kudeta terhadap Partai Demokrat ini bukan hanya persoalan Demokrat saja tapi juga persoalan masyarakat sipil.

"Saya menyebutnya sebagai brutalitas demokrasi, karena memang sudah brutal sekali cara-caranya," tegas BW. 

Ke depan, BW mengingatkan Demokrat harus melibatkan para aktivis, para akademisi dan anak-anak muda pemilik suara di masa depan untuk bukan hanya tahu tapi juga berani bersuara.

Baca juga: Demokrat Kritik Pertemuan Prabowo dan Megawati, Sebut Tak Pantas Adakan Pertemuan Politik di Istana

Ia menggarisbawahi bahwa pada saat ini berbagai survei menunjukkan elektabilitas Demokrat maupun Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menunjukkan tren naik. 

"Ini kesempatan yang baik untuk memanaskan mesin partai sambil tetap melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dengan terus berlatih berkoordinasi dan bergerak dalam komando sambil tetap fleksibel melihat persoalan. Jangan reaktif, tapi harus memimpin dengan melihat secara jernih berbagai persoalan yang berkembang," kata BW.

Tidak hanya di dunia nyata, tekanan terhadap Partai Demokrat juga terjadi di dunia maya. 

Jurnal 'Inside  Indonesia' edisi 146 (Okt-Des 2021) yang diterbitkan Australia, mempublikasikan serangkaian hasil riset tentang pasukan siber di Indonesia, salah satunya berjudul 'A Digital Coup Inside Partai Demokrat'.