TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mau pejabat di Indonesia bebas dari jeratan kasus korupsi. 

Pengusaha dinilai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sebagai objek pungutan dalam proyek yang dikerjakan pejabat.

"Dikasih salah, enggak dikasih salah. Dikasih masuk penjara, enggak dikasih enggak dapat proyek," kata Bamsoet dalam Talkshow bertajuk 'Peran Pelaku Usaha Dalam Pemberantasan Korupsi' di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: KPK Periksa 4 PNS Pemkab Musi Banyuasin untuk Tersangka Dodi Reza Alex Noerdin

Baca juga: Bocoran Lokasi Sirkuit Formula E, Diumumkan Sebelum Natal, Lokasinya di Jakarta Utara

Menurut Bamsoet, pengusaha kerap dilema dalam menerima proyek negara yang ditawarkan pejabat. 

Pasalnya, kerap kali pejabat mencari celah korupsi di tengah ketidaktahuan pengusaha.

Atas dasar itu lah Bamsoet ingin adanya kesepakatan kerja dengan KPK untuk kepastian hukum untuk pengusaha dalam menerima proyek dari pejabat. 

Setidaknya, KPK diminta bisa membuat pengusaha mengerti untuk menghindari celah-celah korupsi yang ditawarkan pejabat.

"Kita harapkan kerjasama ini membuat 'orang jadi sungkan' atau ngeri kalau minta 'susu tante' pada para pengusaha, terutama anggota Kadin," kata Bamsoet.

Baca juga: KPK Terima 266 Laporan Dugaan Korupsi di Papua, Inspektorat Daerah Diminta Bergerak

KPK diminta membuat sistem yang bisa membuat pengusaha mengerti celah rasuah dalam penanganan proyek. 

Bamsoet tidak ingin pengusaha kembali terjerat dalam 'jebakan' pejabat.

"'Susu tante' itu, sumbangan sukarela tanpa tekanan, tapi tekan," kata Bamsoet.