Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dukungan untuk Jaksa Agung Terapkan Hukuman Mati Koruptor, Gus Peyek: Ini Sangat Berani dan Tegas

Usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi disambut positif oleh Gus Peyek.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Dukungan untuk Jaksa Agung Terapkan Hukuman Mati Koruptor, Gus Peyek: Ini Sangat Berani dan Tegas
KOMPAS/RIZA FATHONI
Gambar mural soal korupsi - Gus Peyek dukung usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi disambut positif kalangan ulama, salah satunya dari ulama kultural Gus Peyek.

Pengasuh Pondok Pesantren Pancawarna Sidoarjo, Jawa Timur ini mengatakan, usulan Jaksa Agung itu mewakili keresahan masyarakat terhadap masih maraknya korupsi yang merenggut rasa keadilan dan kemanusiaan.

“Korupsi itu termasuk salah satu kejahatan luar biasa, maka wajar jika pelakunya dihukum mati. Apalagi jika dia melakukan korupsi di saat negara sedang menghadapi bencana seperti pandemi Covid-19,” katanya, Kamis (25/11/2021).

Kyai milenial NU ini mengatakan usulan Jaksa Agung Burhanuddin untuk mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor perlu didukung semua pihak, termasuk instansi/lembaga negara lainnya seperti KPK, TNI, Polri, pengadilan, dan DPR RI.

Baca juga: Komisi III DPR Dukung Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor, Tapi Harus Sesuai Mekanisme

“Saya menilai usulan Jaksa Agung ini sangat berani dan tegas, selain tetap berlandaskan hati nurani yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Koruptor itu penjahat kemanusiaan, musuh bersama yang harus ditumpas,” tegasnya.

Gus Peyek mengatakan hukuman mati justru perlu diterapkan untuk pelaku kejahatan luar biasa lainnya, seperti bandar besar narkotika dan pembunuhan berencana yang keji.

Berita Rekomendasi

“Penerapan hukuman mati bagi koruptor bertujuan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentunya dengan tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku dan HAM,” ujarnya.

Penerapan hukuman mati selama ini lebih banyak diterapkan dalam kasus narkotika.

Pada tahun 2014, misalnya, Kejaksaan Agung pernah menangani eksekusi hukuman mati kasus narkotika terhadap enam terpidana mati.

Saat itu, penanganan eksekusi mati ditugaskan kepada Dr. Sunarta, Koordinator Pidum Kejaksaan Agung yang kini menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) sejak Agustus 2020.

Enam terpidana mati yang dieksekusi di Lapas Nusakambangan saat itu yakni Marco Archer Cordosa, Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, Namaona Denis, Daniel Enemuo, dan Tran Thi Bich Hanh.

Baca juga: Isu-isu Negatif yang Menerpa Jaksa Agung Dinilai Sebagai Serangan Balik Koruptor

Sementara itu, budayawan dan spiritualis nusantara Kidung Tirto Suryo Kusumo menilai usulan hukuman mati koruptor sangat beralasan dan patut didukung sebab korupsi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Cepat atau lambat, para koruptor pasti akan dihukum oleh alam. Ini peringatan keras Jaksa Agung kepada koruptor, jangan coba-coba korupsi dan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Mengutip pernyataan Jaksa Agung, Kidung Tirto mengatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, tetapi cara memilih kematian, apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih.

“Jika manusia menginginkan mati dalam keadaan baik, sudah seyogianya ia tidak melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain, apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan, sesungguhnya ia telah memilih jalan untuk mati dalam keadaan yang buruk," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas