Tribun

Gejolak di Partai Demokrat

Kubu Moeldoko Akan Konfirmasi ke Panglima TNI tentang Pernyataan AHY

Rahmad tidak menyangka dan percaya, sebab TNI harus netral dan tidak boleh masuk dalam arena politik praktis.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kubu Moeldoko Akan Konfirmasi ke Panglima TNI tentang Pernyataan AHY
tangkap layar
Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Moeldoko menilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan pelecehan terhadap penegak hukum di Indonesia.

Lantaran telah serta merta menuding Moeldoko berupaya membeli hukum dalam tujuan menjadi pemimpin Partai Demokrat.

“Itu (tudingan membeli hukum -red) pelecehan terhadap penegak hukum di Indonesia,” kata Juru Bicara Moeldoko untuk Partai Demokrat, M Rahmad, dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

Seharusnya, kata M Rahmad, AHY tidak semena-mena merendahkan para penegak hukum bahwa mereka bisa dibeli.

Baca juga: AHY dan Ibas Sepakat Lakukan Upaya Terbaik untuk Kesembuhan SBY

“Pertanyaan kami kepada AHY, hukum mana yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dibeli?” tanya Rahmad.

“Jangan AHY merendahkan para penegak hukum bahwa mereka bisa dibeli," sambungnya.

Dalam keterangannya, Rahmad lebih lanjut juga meminta AHY mengungkap siapa petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disebut rajin memberi masukkan kepadanya bahwa hukum bisa dibeli.

Rahmad tidak menyangka dan percaya, sebab TNI harus netral dan tidak boleh masuk dalam arena politik praktis.

“Siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan ke AHY bahwa hukum itu bisa dibeli? Sejak kapan TNI aktif punya selera untuk masuk dalam arena politik praktis?” tanya Rahmad.

Jika memang demikian, Rahmad sebagai bagian dari kelompok Moeldoko mengatakan akan melakukan konfirmasi ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: AHY: Moeldoko Tak Akan Berhenti Sampai Keinginannya Tercapai Termasuk Upaya Membeli Hukum

Sebab jika yang disebutkan AHY sebuah kebenaran itu berarti TNI berada dalam kondisi kritis dan membahayakan keamanan negara.

“Kami justru ingin minta konfirmasi ke Panglima TNI, apakah benar petinggi TNI rajin memberi masukan kepada AHY dan Demokrat?” ujar Rahmad.

“Jika benar, maka TNI berada dalam kondisi kritis dan membahayakan keamanan negara," tambahnya.

Ia pun meminta AHY meminta maaf kepada sejumlah pihak, mulai Jokowi hingga Moeldoko.

"Oleh karena itu, jika AHY mulai sadar untuk menghormati dan menghargai orang tua, mulai lah menyicil untuk minta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Kepala Staf Presiden Bpk Jend. (Purn) Moeldoko," katanya.

Baca juga: AHY Bersyukur Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN Jakarta, Sebut Kemenangan Rakyat Indonesia

Sebelumnya AHY mendapatkan informasi kalau mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan menghalalkan segala cara untuk merebut kepemimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai,” ucap AHY

“KSP Moeldoko akan melakukan langkah apapun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakana, upaya membeli hukum,” tambahnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas