Tribun

UU Cipta Kerja

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Dinilai Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Dinilai Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Puluhan replika batu nisan dibawa ratusan buruh dan mahasiswa saat unjuk rasa di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Unjuk rasa dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh sedunia atau may day serta membawa tuntutan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja dimana buruh meminta Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan uji formil dan uji materiil yang diajukan buruh serta berlakukan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) 2021. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan Rika Irianti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inskonstitusional.

"Telah menyatakan inkonsitusional namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama 2 tahun, sehingga jika kita mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum," kata Rika saat dikonfirmasi, Jumat (26/11/2021).

Sebagaimana putusan MK yang dijatuhkan, telah memunculkan fakta jika proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar syarat-syarat formil dalam hal pembentukan suatu undang-undang itu sendiri.

Dampaknya yang paling besar, kata Rika, adalah keresahan masyarakat dalam menyikapi putusan tersebut.

Sehingga, sungguh sangat disayangkan jika yang seharusnya undang-undang ini telah digodok dengan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, pada akhirnya dinyatakan inskontitusional oleh MK.

Baca juga: MK Tolak Omnibus Law, Demokrat: Ini Tamparan Keras Kepada Pemerintah 

"Penegasan kalimat inkonsitusional untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan produk hukum tersebut bukan produk hukum yang tegas dan jelas," jelas Rika.

Menjadi pelajaran penting bagi pembuat undang-undang untuk dapat lebih mengedepankan taat asas dalam pembentukan undang-undang, khususnya dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja selama 2 tahun ke depan.

Larang Pemerintah Keluarkan Kebijakan Strategis

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas