Tribun

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Eks Ketua MK: Pemerintah Tidak Perlu Panik,Perbaiki Saja

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie beri tanggapannya soal putusan MK tentang UU Cipta Kerja.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Eks Ketua MK: Pemerintah Tidak Perlu Panik,Perbaiki Saja
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama (2003 - 2008) hadir dalam pelatihan Contrac Drafting kerjasama dengan Jimly School Low and Government, sekaligus Asosiasi Perancang Kontrak di Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jatim untuk menambah keterampilan mereka sebelum menyandang gelas S1, Jumat (21/9). SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

TRIBUNNEWS.COM - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja dinyatakan inkonsitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konsitutusi (MK) melalui sidang formil gugatan, Kamis (25/11/2021)

Dalam putusannya, MK memberi waktu selama 2 tahun kepada pemerintah untuk segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan.

Jika tidak segera diperbaiki, UU Cipta Kerja akan inkonstitusional secara permanen.

Menanggapi hal itu, Ketua MK tahun 2003-2008, Jimly Asshiddiqie ikut memberi tanggapannya soal putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Baca juga: Sederet Kritik Pakar Hukum Imbas UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat

Menurut Jimly, pemerintah maupun pejabat pembuat UU tidak perlu panik atas permintaan MK itu.

Ia menjelaskan bahwa hal yang harus diperbaiki pihak terkait, yakni soal proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Bukan kepada isi kebijakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah segera memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK.

Hal itu disampaikan Jimly melalui akun Twitter-nya, @JimlyAs, Jumat (26/11/2021).

"Para menteri & pejabat pemerintah terkait tidak perlu panik dengan putusan MK yang menyatakan pembentukan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat (dikabulkan dengan catatan)."

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas