Tribun

UU Cipta Kerja

UU Ciptaker Dinyatakan Inkonstitusional, Gatot Nurmantyo Desak Pemerintah Bebaskan Para Aktivis KAMI

Adapun aktivis lainnya yakni Syahganda Nainggolan yang telah divonis dan dipenjara secara semena-mena.

Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
UU Ciptaker Dinyatakan Inkonstitusional, Gatot Nurmantyo Desak Pemerintah Bebaskan Para Aktivis KAMI
TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuntut Presiden Joko Widodo agat menghentikan proses peradilan serta memulihkan nama para aktivis KAMI yang sempat dihukum.

Diketahui, ada dua aktivis KAMJ yang masih dalam proses peradilan dengan tuduhan menciptakan kerusuhan demonstrasi Omnibus Law.

Keduanya yakni Jumhur Hidayat dan Anton Permana.  

Adapun aktivis lainnya yakni Syahganda Nainggolan yang telah divonis dan dipenjara secara semena-mena.

Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo, awalnya mengatakan, dalam tuntutan tersebut, bahwa UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat berdasarkan keputusan MK nomor 91/PUU-18/2020.

"Mengimbau agar semua pihak patuh dan taat kepada putusan MK tersebut di mana MK secara konstitusional adalah lembaga yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia," kata Gatot saat bacakan tuntutan KAMI di akun Youtube Refly Harun, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Syahganda Nainggolan Bisa Kembali Ditahan Jika MA Jatuhkan Vonis Yang Lebih Berat

Dengan adanya putusan tersebut, Gatot menyebut bahwa substansi gugatan yang merupakan protes kritik dan masukan dari masyarakat luas terhadap undang-undang Cipta Kerja adalah benar secara konstitusional.

Sikap pemerintah yang tidak aspiratif sebelumnya menjadi sebuah kekeliruan, padahal dia mengatakan sudah seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi seperti yang dilakukan masyarakat terhadap undang-undang Cipta Kerja.

Menurut eks Panglima TNI itu, tanpa ada kritik dan masukan dari masyarakat maka sama saja dengan membiarkan undang-undang yang melanggar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi terus dipergunakan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas