Mengenai evalusinya, Rino menyebut baiknya kebijakan itu tidak hanya bicara makro tapi juga mikro dan juga ada mitigasinya apabila misalnya ada plan A tidak berhasil maka ada plan B dan C nya.

Sehingga kita mendorong orang untuk tidak coba-coba melanggar aturannya.

Rino juga sedikit mengritisi mengenai sanksi kerja sosial apabila ada masyarakat tak terbukti melanggar atuaran prokes.

Menurutnya, hal itu kurang pas untuk dilakukan.

Mengingat bisa saja prakteknya di lapangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Baca juga: Simak Syarat Terbaru Penerbangan Domestik Garuda Indonesia, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib PCR

Jika memang haru mengerjakan sanksi kerja sosial, harus dijelaskan secara rinci dalam aturannya.

Yakni kerja sosial yang seperti apa dan bagiamana cara melakukannya.

Sehingga, semuanya menjadi jelas dan tidak semu.

"Ketika pemerintah akan melakukan penegakan aturan, itu harus ada jelas instrumen aturannya seperti apa,"

"Sehingga di lapangan tidak berbeda-beda (sanksinya)," jelas Rino.

Termasuk bagaimana cara membuat suatu sistem rotasi yang baik agar para petugas yang berjaga di lapangan tidak kelelahan dan efektif dalam menegakkan aturannya.

"Perlu diperhatikan juga birokrat di lapangan itu kan lelah ya saat bertugas."

"Jadi perlu diberlakukan juga sistem rotasinya seperti apa, sehingga mereka tidak kelelahan, dan aturan tersebut dapat ditegakkan," harap Rino.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)