TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desas-desus perombakan atau reshuffle kabinet kembali menguat. Pemantiknya tak lain karena Partai Amanat Nasional (PAN) telah bergabung dengan koalisi pemerintah serta pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI.

Faktor lainnya juga mendekatnya hari Rabu Pon, yang jatuh pada 8 Desember 2021. 

Asumsi terjadinya reshuffle pada 8 Desember dinilai wajar oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Sebab pola yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terbaca.

Jokowi tercatat sering melakukan kebijakan strategis pada hari baik sesuai penanggalan kalender Jawa.

Tercatat beberapa keputusannya dilaksanakan hari Rabu, kebanyakan di Rabu Pahing dan Rabu Pon.

Berdasarkan penelusuran Tribunnetwork, dari lima kali reshuffle selama dua periode kepemimpinannya, dua reshuffle pertama jatuh di hari Rabu Pon.

Sementara reshuffle ketiga, keempat dan pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dilaksanakan pada Rabu Pahing. 

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Ketum PKB: Biasanya Pas Mepet-mepet Baru Diajak Bicara

"Saya kira wajar kalau ada asumsi tanggal 8 Desember ini akan terjadi reshuffle. Pak Jokowi itu ada kecenderungan memilih hari baik, kalau nggak Rabu Pon ya Rabu Pahing. Polanya cukup jelas, dari melantik kabinet, mengumumkan kabinet, melakukan pergantian-pergantian itu pada hari-hari tersebut," ujar Qodari, ketika dihubungi Tribunnetwork, Rabu (1/12/2021).

Jika reshuffle terjadi, Qodari memprediksi Hadi Tjahjanto akan mengikuti jejak koleganya yakni mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian untuk masuk ke kabinet.

Tito saat ini menjabat posisi Menteri Dalam Negeri.

Kedekatan Jokowi dengan Hadi disebut bakal menjadi faktor penentu masuk tidaknya mantan Panglima TNI itu ke jajaran pembantu presiden.

Terkait posisi yang kemungkinan diemban, Qodari menilai tidak akan jauh dari latar belakang Hadi selama ini. 

"Kalau melihat pengalaman Pak Tito, kolega beliau yang kemudian masuk ke kabinet, ya berarti ada kemungkinan Pak Hadi juga bisa masuk ke kabinet. Kemudian masuk ke pos mana? Tentunya yang sesuai latar belakang beliau, kan beliau ini angkatan udara. Mungkin yang berkaitan dengan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi beliau, sebagai mantan seorang penerbang TNI," ucapnya. 

Kalaupun Hadi tak masuk kabinet, Qodari menegaskan reshuffle masih harus dilakukan sebagai bagian akompdasi merapatnya PAN ke pemerintah.

Qodari memprediksi masuknya PAN ke kabinet hanya tinggal menunggu waktu atau momentum besar. 

Menurutnya terjadi tarik ulur antara sosok yang ingin diajukan PAN dengan sosok yang diinginkan Jokowi.

Qodari meyakini Jokowi menginginkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, namun PAN sendiri diyakini mengajukan sejumlah nama termasuk Zulkifli.

Nama lainnya adalah Hatta Rajasa, Soetrisno Bachir hingga Eddy Soeparno. 

Tarik ulur inilah yang disebut Qodari membuat PAN tak segera mendapatkan posisi di pemerintahan. Selain karena menunggu momentum seperti pergantian Panglima TNI beberapa waktu lalu. 

"Kenapa PAN kenapa tidak segera masuk koalisi, ya menunggu momentum besar saja. Bisa jadi ada semacam katakan lah pembicaraan di antar tokoh PAN soal sosok yang mau didorong masuk kabinet. Tetapi masalahnya kan Pak Jokowi sebagai Presiden punya pilihan dan kalkulasi tersendiri," kata Qodari. 

"Yang saya duga Pak Jokowi itu maunya Pak Zulkifli, jadi mungkin waktu yang panjang ini disebabkan tarik menarik antar internal dan eksternal antar sesama tokoh PAN dengan Pak Jokowi. Lalu hadirnya Pak Zulkifli di Istana kemarin saya melihatnya sebagai kesepakatan itu sudah terpenuhi dan itu cuma tinggal waktu saja yaitu setelah urusan Panglima TNI dan KSAD selesai," imbuhnya. 

Baca juga: Rumor Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Terkait Isu Reshuffle hingga PAN Sudah Siapkan Nama

Masuknya PAN pun, kata dia, diyakini akan menggeser posisi menteri dari kalangan Muhammadiyah.

Sebab PAN identik dengan Muhammadiyah, sehingga untuk mengakomodir sangat dimungkinkan Jokowi akan memberikan posisi Menko PMK yang saat ini dijabat orang Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendi. 

"Kalau yang masuk ke kabinet dari PAN adalah Zulkifli Hasan maka yang kemungkinan mengalami pergeseran adalah pos yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Karena PAN itu identik dengan Muhammadiyah. Jadi istilahnya tidak ada perwakilan Muhammadiyah yang hilang dari kabinet. Karena itu juga punya sensitivitas dan kalkulasi politik tersendiri," ujar Qodari. 

"Dengan latar belakang Pak Zulkifli Hasan pernah sebagai menteri, Ketua MPR, saya kira posisinya akan posisi senior. Misalnya posisi Menko PMK, karena yang menjabat sekarang adalah dari Muhammadiyah," katanya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)