Tribun

Praktisi Hukum Kritik Pelaksanaan Musda Demokrat Riau

Praktisi Hukum Provinsi Riau, Missiniaki Tommi mengkritik Musda Partai Demokrat yang menghasilkan pemberhentian Ketua DPD Asri Auzar.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Adi Suhendi
Praktisi Hukum Kritik Pelaksanaan Musda Demokrat Riau
Tribun Pekanbaru/Nasuha Nasution
Musda Demokrat Riau, Selasa (30/11/2021) memilih Agung Nugroho sebagai Ketua Demokrat Riau. 

TRIBUNNEWS.COM, RIAU - Praktisi Hukum Provinsi Riau, Missiniaki Tommi mengkritik Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat yang menghasilkan pemberhentian Ketua DPD Asri Auzar.

Menurut Tommi, pemberhentian seorang ketua DPD melalui Musda harus berdasarkan aturan tertinggi di partai politik yakni AD/ART partai.

Seperti diketahui, Musda yang menetapkan ketua baru tersebut berujung pembakaran jaket dan KTA dari pengurus yang dipimpin Asri Auzar.

Hal itu menurut Tommi dapat dimaklumi karena Musda tidak memiliki alasan yang jelas.

"Sebagai praktisi hukum rasa penasaran saya muncul. Saya coba pelajari AD/ART Partai Demokrat secara menyeluruh sehingga akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa Musda yang diadakan di Provinsi Riau kemarin memang mengundang tanda tanya besar,” ungkap Tommi saat dihubungi media, Rabu (1/12/2021).

Tommi juga menjelaskan dalam AD pasal 79 ayat 1 dan ART ayat 1a dinyatakan bahwa jangka waktu kepengurusan pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.

Baca juga: Diwarnai Dinamika, Agung Nugroho Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua DPD Demokrat Riau

Kemudian dinyatakan secara tegas dalam AD pasal 79 ayat 2 dan ART pasal 82 ayat 1b , menyimpang dari ketentuan ayat 1 dan ayat 1a tersebut.

Pergantian kepengurusan kurang dari 5 (lima) tahun melalui KLB, Musdalub, Muscablub.

“Menurut Demokrat Pusat, Musda kemarin bukan Musdalub. Kalau Musdalub tentu harus jelas alasannya, dan biasanya diadakan bila Ketua DPD mengundurkan diri atau melanggar AD/ART. Jika pun ada mosi tidak percaya sekurang-kurangnya dari 2/3 DPC dan harus disebutkan pelanggaran AD/ART apa yang dilakukan oleh Ketua DPD serta harus diuji dan disetujui oleh DPP,” kata Tommi.

Baca juga: Jelang Musda, Posisi Ari Reza Ali Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Gowa Digantikan Andi Jehan

“Ini jelas alasan yang dicari-cari. Kalau alasannya untuk kepentingan Pemilu kenapa tidak sekalian dilaksanakan Kongres sehingga Partai Demokrat bisa konsentrasi mempersiapkan Pemilu,” lanjutnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas