TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membeberkan sebanyak 13 Operasi Militer di Papua telah dilakukan selama 34 tahun yakni dari tahun 1966 sampai 2000.

Ia mengatakan operasi tersebut di antaranya Operasi Bharatayuda pada tahun 1966 sampai 1967, Operasi Sadar, Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas pada tahun 1970-1974, Operasi Senyum pada tahun 1977-1978, Operasi Sapu Bersih atau Saber pada tahun 1978-1982.

Selain itu, kata dia, ada pula Operasi Gagak I dan Gagak II pada 1985 sampai 1987, Operasi Kasuari pada 1987 sampai 1988, Operasi Kasuari Kedua pada 1988 sampai 1988, Operasi Rajawali I, II, dan III pada tahun 1989 sampai 1995, dan operasi pengamanan daerah rawan pada tahun 1998-2000.

Ia membeberkan operasi-operasi militer tersebut ketika memaparkan mengenai akar permasalahan di Papua.

Terkait akar permasalahan di Papua ia mengutip hasil penelitian LIPI berjudul Road Map Papua yang disampaikan saat RDPU Komisi I DPR RI pada 18 Januari 2010.

Baca juga: Kendaraan Militer Bertenaga Listrik Buatan Lokal Juga Unjuk Gigi di IEMS 2021

Dalam penelitian tersebut, kata dia, disebutkan ada empat akar permasalahan Papua di mana satu di antaranya terkait perlunya ada pertanggung jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga yang nenyebabkan semacam trauma warga di Papua sebagai akibat adanya operasi militer. 

Sedangkan tiga akar masalah di Papua lainnya kata Hasanuddin adalah marjinalisasi, kegagalan di bidang pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta konsepsi tentang sejarah yang menjadi polemik khususnya terkait Pepera.

"Dapat dibayangkan dalam catatan saya, kebetulan saya juga mantan prajurit. Sehingga saya mencatat dalam tahun 1966 sampai tahun 2000 itu selama 34 tahun ada 13 kali operasi militer," kata Hasanuddin dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Papua yang disiarkan di kanal Youtube Imparsial Indonesia pada Kamis (2/12/2021).

Masih terkait kekerasan di Papua, Hasanuddin juga mengutip hasil penelitian tim peneliti dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang lingkaran kekerasan di Papua yang memetakan setidaknya ada 205 kekerasan di Papua sepanjang 2010 sampai 2020.

Berdasarkan penelitian tersebut, kata dia, sebanyak 118 kasus dilakukan oleh KKB, 42 kasus oleh warga sipil, 28 kasus oleh Aparat TNI-Polri, dan 16 kasus oleh orang tidak dikenal.

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Sampaikan Gagasan Tangani Keamanan Papua saat Temui Wapres

Masih dari penelitian tersebut, kata dia, jumlah korban mencapai 1.869 orang. 

Dari angka tersebut, kata dia, sebanyak 356 orang meninggal dunia. 

Dari 356 orang yang meninggal tersebut, lanjut dia, sebanyak 250-nya adalah warga sipil. 

Korban meninggal lainnya, kata dia, 46 orang personel TNI, 34 personel Polisi, dan 26 orang anggota KKB. 

Menurutnya, data tersebut memiliki kemiripan dengan data pembanding lain yang dimilikinya.

Untuk itu, kata dia, ia sepakat penanganan persoalan di Papua harus mengedepankan pendekatan humanis.

Hal itu di antaranya karena pendekatan militeristik berupa operasi militer terbukti tidak mampu menghilangkan akar masalah di Papua.

"Saya sepakat pendekatan humanis untuk Papua harus kita kedepankan," kata Hasanuddin.