Tribun

Ditolak Fraksi PKS, DPR Tetap Sahkan RUU HKPD Jadi Undang-undang

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) menjadi Undang-undang.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ditolak Fraksi PKS, DPR Tetap Sahkan RUU HKPD Jadi Undang-undang
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/12/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) menjadi Undang-undang.

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12/2021).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyampaikan hasil pembahasan RUU HKPD dengan pemerintah terdapat delapan fraksi yang menerima.

Sementara itu, satu fraksi yakni PKS menolak hasil pembahasan RUU HKPD dalam pengambilan keputusan tingkat I.

"Adapun Fraksi PKS menolak pembahasan RUU tentang HKPD dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR," kata Fathan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: DPR Tetapkan 40 RUU untuk Prolegnas Prioritas 2022, Cipta Kerja Masuk RUU Kumulatif Terbuka

Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan untuk mengambil keputusan RUU HKPD dalam rapat paripurna.

"Menurut catatan tadi ada satu fraksi yang tidak menyetujui pada pengambilan keputusan tingkat I, dan tadi sudah dibacakan untuk alasan dari fraksi yang tidak menyetujui. Dan selanjutnya fraksi PKS menyerahkan keputusan di tingkat II," ucap Dasco.

"Untuk selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi-fraksi lain apakah RUU Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?," tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota DPR.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas