Tribun

Kasus Asabri

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati Terkait Kasus Korupsi Asabri, Kuasa Hukum Sebut Berlebihan

Kresna Hutauruk, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi PT Asabri Heru Hidayat merespons tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa kepada kliennya.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati Terkait Kasus Korupsi Asabri, Kuasa Hukum Sebut Berlebihan
Tribunnews.com/Rizqi Sandi
Terdakwa kasus Korupsi di PT ASABRI Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati atas perkara yang menjeratnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kresna Hutauruk, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi PT Asabri Heru Hidayat, merespons tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa kepada kliennya.

Diketahui dalam perkara yang disebut merugikan negara senilai Rp 22,7 tirliun ini, Heru Hidayat yang merupakan Komisaris PT Trada Alam Mineral (TRAM) dituntut hukuman mati.

Kresna menyatakan tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada kliennya itu sangat berlebihan dan menyimpang.

"Ya tentunya tadi semua sudah dengar kan tuntutan dari jaksa terhadap Heru Widayat tuntutannya sangat fantastis, menuntut mati, yang menurut kami itu tuntutan yang sangat berlebihan dan menyimpang," kata Kresna kepada awak media usai persidangan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat yang dikutip Tribunnews.com, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Kuasa Hukum: Abuse Of Power

Adapun maksud tuntutan hukuman menyimpang, kata dia, karena kliennya itu dituntut tidak selayaknya dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Dimana  tuntutan hukuman mati tersebut diatur dan tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam dakwaan jaksa, lanjut dia, Heru didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"Tuntutan Mati jelas adalah tuntutan yang berlebihan dan menyalahi aturan, sebab hukuman mati dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sedangkan dalam Dakwaan Bapak Heru Hidayat, JPU tidak menyertakan Pasal 2 ayat(2) UU Tipikor dalam Dakwaannya," ucap Kresna.

"Jaksa menuntut menyatakan Bapak Heru Hidayat bersalah di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tindak pidana korupsi di mana pasal 2 ayat 2 nya? di dakwaan tidak ada tadi juga dinyatakan bersalah di pasal 2 ayat 1 jok tiba-tiba dituntutnya mati, ini yang kami katakan menyimpang kenapa menuntut di luar dakwaan? Itu pendapat kami," sambungnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas