Tribun

Guru Rudapaksa Santri

Kasus Guru Rudapaksa 12 Santriwati di Bandung, KSPPA PSI Sayangkan Pelaku Tak Didakwa Hukuman Kebiri

Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak (KSPPA) Partai Solidaritas Perlindungan menanggapi tindakan seorang guru meradupaksa 12 santriwati.

Penulis: Devi Rahma Syafira
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Kasus Guru Rudapaksa 12 Santriwati di Bandung, KSPPA PSI Sayangkan Pelaku Tak Didakwa Hukuman Kebiri
UPI.com
Ilustrasi kasus rudapaksa terhadap sejumlah santriwati di Bandung, Jawa Barat yang dilakukan oleh oknum guru. 

TRIBUNNEWS.COM - Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak (KSPPA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi tindakan seorang oknum guru bernama Herry Wirawan yang merudapaksa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat.

Akibat tindakan oknum guru tersebut, sejumlah santriwati yang masih berusia di bawah umur dikabarkan hamil.

Bahkan 9 di antaranya telah melahirkan bayi.

Kasus ini mulai ramai di media setelah pengurus KSPPA, Mary Silvita menulis kasus rudapaksa ini di akun Instagram dan Facebooknya yang kemudian viral.

Dilansir Tribunnews.com, dalam temuan investigasi KSPPA PSI terdapat upaya menutup-nutupi kasus ini agar tidak sampai ke media.

"Kami mengutuk tindakan biadab Herry Wirawan yang memperkosa belasan santriwatinya yang berusia di bawah umur, selama 2 bulan KSPPA PSI mengadvokasi kasus ini,"

"Kami juga melakukan investigasi, hadir ke persidangan dan menemui korban dan keluarganya, kami terkejut karena sepertI ada upaya menutup-nutupi kasus ini, agar tidak 'meledak' di media," kata Pengurus KSPPA, Mary Silvita, Kamis (9/12/2021).

Herry Wirawan, guru pesantren di Bandung yang merudapaksa 12 santriwatinya.
Herry Wirawan, guru pesantren di Bandung yang merudapaksa 12 santriwatinya. (Foto: Ist/Tribunjabar)

Baca juga: Soal Kasus Guru Pesantren di Bandung Rudapaksa 12 Santrinya, Ini Tanggapan Kemenag

Mary juga menyayangkan dakwaan Jaksa yang tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Kami menyayangkan Jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Kebiri Predator Seksual yang sudah ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo tanggal 7 Desember 2020,"

Hukuman ini penting untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak," kata Mary.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas