Disentil Kiai Said Soal Pemerataan Ekonomi di Muktamar NU, Jokowi Akui Tidak Gampang
KH. Said Aqil Sirad, menyentil soal pemerataan ekonomi yang belum dirasakan masyarakat Indonesia saat sambutan acara pada Muktamar NU ke-34.
Penulis: Muhammad Husain Sanusi
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Laporan Muhammad Husain Sanusi
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Sirad, menyentil soal pemerataan ekonomi yang belum dirasakan masyarakat Indonesia di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Muktamar NU ke-34 di Pesantren Darussaadah, Lampung, Rabu (22/12/2021).
"Indonesia punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Daratannya dipenuhi hutan-hutan penopang paru-paru dunia, di bawahnya terkandung kekayaan mineral yang banyak.
Lautannya mengandung potensi ekonomi biru tiada tara, di bawahnya tersimpan bukan hanya ikan, tetapi cadangan migas dan mineral yang berlimpah," kata Kiai Said.
"Yang dibutuhkan adalah SDM unggul, yang mampu mengolah kekayaan alam itu sebagai modal
pembangunan. Orientasi kebijakan pemerintah adalah pembangunan sekaligus pemerataan. Tidak hanya menggenjot pertumbuhan (growth) tanpa memperhatikan ketimpangan. Pemerataan distribusi kesejahteraan adalah prasyarat mutlak terciptanya perdamaian," tambah Kiai Said.
Baca juga: Kompak Kenakan Sarung, Jokowi dan Maruf Tiba di Lampung untuk Buka Muktamar NU, Disambut Selawat
Baca juga: Jokowi Resmi Buka Muktamar ke-34 NU di Lampung, Apresiasi NU soal Penanganan Covid dan Vaksinasi
Saat giliran menyampaikan sambutan, Jokowi menyatakan bahwa tidak gampang mewujudkan sebuah pemerataan ekonomi hingga bisa dirasakan oleh masyarakat bawah.
"Ekonomi umat, kita tahu banyak tadi juga disampaikan oleh ketua PBNU tentang pemerataan ekonomi. Kita bicara apa adanya bahwa ini tidak gampang dilakukan. Tapi saya yakin ini bisa karena saya lihat anak muda NU dan santri yang pinter keluaran dari universitas besar dunia sangat banyak. Ini harus dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif dan saya yakin ini bisa menarik ekonomi yanh bawah," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, anak-anak muda ini harus dibuatkan wadah dalam bentuk usaha atau PT dan pemerintah akan menyiapkan konsesi lahan untuk pertanian, konsesi minerba yang bergerak di usaha nikel, batu bara, tambang, timah dll.
"Saya juga melihat yang pinter teknologi anak-anak muda NU juga banyak. Ke depan kiga harus masuk kesana, tapi ini harus hati-hati jangan sampai teknologi ini merusak masyarakat kita ingin teknologi ini bermanfaat," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membuka secara resmi Muktamar Ke-34 Nahdlatul.
Peresmian Muktamar NU ditandai dengan pemukulan rebana didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Gubernur Provinsi Lampung Junaidi.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi penerapan prokes yang ketat dengan pendampingan dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dalam penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU ini. Ia berharap para peserta dapat kembali dengan sehat.
“Saya mengapresiasi protokol kesehatan didampingi satgas. Insyaallah kita kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat,” ujar presiden kelahiran Surakarta pada 21 Juni 1961 itu.
Baca juga: Gus Yahya Datangi Muktamar NU di Lampung Naik Privat Jet, Mengaku Tak Dapat Tiket Pesawat Reguler
Baca juga: Said Aqil: Saya Tidak Peduli Siapa yang Jadi Pemimpin NU, Jangan Ada Perpecahan Antar Umat
Pembukaan Muktamar NU ini juga dihadiri Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, Jajaran Menteri Kabinet, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar.
Hadir pula para rais dan katib syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), para ketua dan sekretaris tanfidziyah PBNU, dan perwakilan peserta Muktamar.
Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di NU. Selama 2-3 hari forum ini akan membahas hal-hal strategis terkait persoalan kebangsaan dan keumatan, menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dan masyarakat secara umum, serta menetapkan pemimpin baru untuk masa khidmah berikutnya. (*)