“Tuntutan mundur dirut sudah tidak prinsip dan normatif. Karena mereka bukan penentu. Mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Mencoba menekan untuk “kepentingan”. Ini yang membuat aksi mereka itu tidak jelas. Dan apapun, yang menjadi korban adalah masyarakat kecil,” ujar Ateng.

Untuk itulah Ateng meminta serikat pekerja Pertamina membatalkan aksi dan berdialog dengan Pertamina.

Di sisi lain, Ateng percaya bahwa manajemen Pertamina bisa melakukan antisipasi dampak yang akan muncul.

 “Kami masih percaya bahwa manajemen Pertamina bisa mengantisipasi,” pungkas Ateng.

Sebelumnya beberapa pihak juga telah mengingatkan FSPPB atas rencana aksi mereka tersebut.

Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, misalnya, meminta FSPPB untuk membatalkan rencana aksi.

Aksi tersebut, menurut Tri, bisa menjadi semacam sabotase, karena merupakan masa liburan panjang, di mana stok bahan bakar minyak (BBM) harus cukup tersedia.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syarafil, juga mengecam rencana aksi. Sebab, rencana tersebut berdampak terhadap masyarakat luas, termasuk kepada pengemudi online.

Baca juga: FSPPB Minta Dirut Pertamina Dicopot, SP BUMN: Jangan Langkahi Kewenangan Kementerian BUMN

Sebelumnya FSPPB menyatakan akan tetap melakukan rencana aksi, walaupun Kementerian BUMN melarang aksi tersebut.

Rencana aksi akan dilakukan Rabu 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2021.

Juru Bicara FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyampaikan, alasan dilakukannya aksi tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pertamina (Persero) antara Pengusaha dan Pekerja yang diwakili oleh FSPPB.