Tribun

Presidential Threshold

Anis Matta Sebut Presidential Threshold Picu Polarisasi di Masyarakat

Sistem presidensial threshold berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Anis Matta Sebut Presidential Threshold Picu Polarisasi di Masyarakat
IST
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilu 2019 lalu dinilai menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Dan perlu dilakukan koreksi besar-besaran selama pelaksanaan masa orde reformasi yang hampir seperempat abad atau 25 tahun.

Pasalnya, banyak penyelenggara pemilu yang meregang nyawa akibat pelaksanaan sistem Pemilu Serentak yang dijadikan eksperimen politik pemerintah dan DPR selama ini.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?', Rabu (5/1/2022).

"Persyaratan presidensial threshold (20 persen kursi DPR) menyebabkan polarisasi yang sangat tajam," kata Anis Matta.

Menurutnya, sistem tersebut berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat yang residunya masih ada hingga kini.

Baca juga: Pakar Hukum Nilai Permohonan Uji Materi Presidential Threshold Nol Persen Mudah Dipatahkan MK

Pemberlakuan ambang batas (threshold) pada calon presiden dan parlemen juga dinilai menghalang-halangi munculnya potensi kepemimpinan nasional.

Sebab, keberhasilan suatu demokrasi tidak diukur dengan persyaratan ambang batas, melainkan dari partipasi masyarakat.

Dan perlu diingat, bahwa negara itu dibentuk dari organisasi-organisasi yang ada masyarakat, bukan sebaliknya.

Selain itu, juga pihak penyelenggara Pemilu 2019 lalu, melahirkan situasi yang overload hingga menyebabkan banyak menelan korban jiwa hingga mencapai 900 orang lebih.

"Ini kalau kita mengenyampingkan teori konspirasi, tapi angka 900 lebih hilang nyawa dari penyelenggara Pemilu itu. Artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir dua nyawa yang jadi korbannya, itu angka yang sangat besar," ucapnya.

Belum lagi, daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dikurangi dengan adanya suara rusak serta partai yang tidak lolos threshold.

Baca juga: Partai Buruh Desak Presidential Threshold 0 Persen, Said Iqbal: Membahayakan Kalau Tetap 20 Persen

Maka, total anggota DPR yang ada di Senayan kurang dari 50 persen dari angka 575 tersebut.

"Artinya itu juga menunjukkan keterwakilan antara persentasi saat ini, salah satu dari hal-hal yang ingin dievaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha pembenahan pada sistem politik kita," katanya.

Anis Matta menegaskan, perubahan sistem politik melalui penyederhanaan partai politik, Pilpres dan Pemilu Serentak ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif dan kuat.

"Pengalaman demokrasi yang sangat buruk itu harus dijadikan pembelajaran penting bagi pemerintah. Ini salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi sistem demokrasi saat ini," ujarnya.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas