TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama  empat anggota Wantimpres menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan.

Mengawali pertemuan, Wiranto bersama empat anggota Wantimpres melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini.

“Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” ujar Wiranto dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: BREAKING NEWS : Ada Lima Mobil Mewah Berpelat Nomor Sama Berjejer di Parkiran DPR RI

Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang saat ini tengah dipersiapkan, Anggota Wantimpres, Agung Laksono, berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari adanya respons negatif di waktu yang akan datang.

“Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” saran Agung Laksono.

Sementara itu, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres saat ini tengah menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM.

Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, masih kerap ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.

Baca juga: Presiden Jokowi Punya Waktu Dua Bulan Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara 

Terakhir, Wiranto menambahkan terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia.

Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Pertama, perihal pengembangan UMKM. Wapres berharap, kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM, seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota.

MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.

“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu (bahkan) jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus Mulai 2023, Instansi yang masih Merekrut Bakal Dikenakan Sanksi