Keputusan melanjutkan program Komcad itu didasarkan Prabowo atas kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang menjadi acuan bagi Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan Pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pertahanan negara yang berpedoman pada sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, mendorong pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Untuk memastikan program berjalan, hal itu harus dipersiapkan sedini mungkin, salah satunya melalui program Komcad.

"Sishankamrata harus dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang mungkin akan kita hadapi," ucap Prabowo.

Pembentukan Komcad ini diketahui berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021.

Tahun lalu tahapan pembentukan komponen cadangan ini telah dimulai sejak proses pendaftaran yang dibuka pada 17 sampai dengan 31 Mei 2021, yang dilanjutkan proses seleksi tanggal 1 sampai 17 Juni 2021, pelatihan dasar kemiliteran 21 Juni sampai dengan 18 September 2021, hingga penetapan pada Kamis 7 Oktober 2021.

Dari seleksi panjang di sejumlah wilayah itu total Komponen cadangan yang lolos seleksi ada 3.103 orang yang terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam 3 Siliwangi 500 orang, Rindam 4 Diponegoro 500 orang, Rindam 5 Brawijaya 500 orang, Rindam 12 Tanjungpura 499 orang, Universitas Pertahanan 604 orang. Mereka kemudian dilantik langsung oleh Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Jokowi melarang komcad digunakan untuk kepentingan selain pertahanan.

Ia menegaskan bahwa komcad dibentuk untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Komcad bakal dikerahkan dalam keadaan perang atau darurat militer.

Selain itu, mobilisasi komcad dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

"Artinya tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain, kecuali kepentingan pertahanan," kata Jokowi saat melantik komcad di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tahun lalu. (tribun network/git/dod)